Lumbung Pitih Nagari, Lokalitas Lembaga Keuangan di Sumatera Barat

Pertama kali LPN Limau Manis didirikan. Sumber: Dokumentasi Penulis

Lumbung Pitih Nagari atau yang disingkat LPN Limau Manis Kecamatan Pauh kota Padang adalah salah satu LKM yang bisa bertahan hingga saat ini sejak Indonesia masih belum mencapai kemerdekaan. Menurut sejarah, LPN ini berasal dari Lumbung Padi Nagari atau tempat penampungan hasil-hasil pertanian masyarakat yang berdiri tahun 1930-an.

Dalam perkembangannya, Lumbung Padi ini berubah menjadi Lumbung Pitih Nagari, yang tidak lagi menampung padi tapi pitih. Pada tahun 1977, masing-masing LPN menerima dana dari pemerintah daerah sebesar Rp 500 ribu. Setelah itu, hampir semua LPN vakum bahkan ada yang bubar.

Saat ini, di Kota Padang hanya menyisakan 2 LPN; satu di Pasar Alai (sebelah selatan Kota Padang) dan lainnya di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh. Kebangkitan LPN Limau Manis dimulai tahun 1989. Dari modal awal Rp 500 ribu, LPN Limau Manis sudah memiliki aset Rp 1 miliar lebih pada 2007.

Ia pernah meraih penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat tahun 1995 sebagai LPN terbaik Tingkat I Provinsi Sumatera Barat. Menurut laporan Bank Nagari, LPN Limau Manis juga memiliki tingkat kredit macet sekitar 4% yang termasuk sehat untuk ukuran LKM.

Penyebab berhasilnya Lumbung Pitih Nagari dalam menghimpun permodalan dari dulu hingga sekarang merupakan perwujudan dari adanya pembagian kerja antara institusi ekonomi, keluarga, dan institusi lainnya.

Penggambaran atas hal ini terlihat dari kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh nasabah kepada LPN atas kerja sama yang baik antara pihak kedua dalam menjamin aset oleh Bank Nagari sebagai Bank konvensional Sumatera Barat. Suksesnya LPN Limau Manis juga tidak lepas dari adanya kerja sama antara institusi Nagari seperti tigo tungku sajarangan alim ulama, niniak mamak, dan cadiak pandai (pemuka agama, pemuka adat, dan kaum terdidik).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Ilustrasi literasi keuangan. Foto: Getty Images

Lembaga Keuangan Mikro atau yang disingkat LKM memiliki peranan penting dalam menghidupkan usaha kecil di tengah ketatnya persaingan pasar global.

Matinya LKM juga disebabkan oleh adanya UU No. 7/1992 yang menetapkan hanya ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Maka lembaga keuangan selain itu tidak dibolehkan menghimpun dana masyarakat.

Keuangan mikro mulai bangkit kembali setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Indonesia mengalami kemunduran pembangunan dan tingginya angka kemiskinan. Kondisi ini membuat pemerintah harus bergerak cepat untuk menciptakan strategi andal dalam pengentasan kemiskinan.

Salah satu caranya adalah dengan menyediakan sarana membuka UMKM kepada rakyat kecil agar bisa menciptakan pemerataan pendapatan, melatih kreativitas, memberdayakan masyarakat. Pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil pun enggan berhubungan dengan dunia perbankan karena persyaratan kredit dianggap terlalu berat dan prosedur pinjaman yang berbelit-belit.

Banyak LKM di Indonesia yang mengalami situasi sulit, kemandekan, bahkan dicabut izinnya oleh OJK karena tidak bisa menghimpun dana kredit dengan baik. Kemandekan LKM dialami oleh LKM di kampung manggis Padang Panjang.

Hal ini disebabkan karena tidak mampunya LPN tersebut untuk memperbaiki kinerja keuangan baik dari permodalan dan lain sebagainya. Hal ini juga dialami oleh LKM Giripeni di Kulon Progo, DIY yang mengalami masalah alokasi keuangan yang dicurigai adanya penyelewengan.

Kondisi ini membuat masyarakat membuat spanduk untuk menindak tegas LKM tersebut (Pamungkas, 2018). Kondisi serupa juga dialami oleh LKM Denpasar yang terus mengkhawatirkan permodalan dan keberlanjutan nasabah dalam membayar kredit yang diajukan.

Dari kasus di atas kita bisa melihat bahwa ancaman yang didapat oleh LKM yang nyaris mati atau dicabut izinnya dikarenakan pertimbangan manajerial ekonomi dirasa tidak cukup untuk dijadikan strategi mempertahankan LKM di tengah pasar global.

Walaupun LKM pada dasarnya menggunakan pendekatan ekonomi, namun pendekatan sosiologis juga memiliki peranan penting untuk mempertahankan dan membuat kiprah LKM baik dan pro kepada rakyat kecil. Berseberangan dengan prinsip ekonomi makro, LKM memiliki prinsip ekonomi kerakyatan dan tidak menomorsatukan laba dalam perkembangannya.