Kisruh Seleksi Akpol, Pernyataan Mabes Polri Vs Kapolda Jabar

Kepala Polda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan (Foto: Instagram/@antoncharliyan)

Kisruh seleksi taruna Akpol hanya di Jawa Barat (Jabar) saja yang mengundang kontroversi. Ini bermula dari ramainya protes para orangtua yang anaknya ikut seleksi masuk taruna Akpol.

Para orangtua bahkan sampai melapor ke Propam Polri terkait keputusan membedakan putra daerah asli Jawa Barat dan non putra daerah.

Mabes Polri sendiri dengan tegas menyebut menganulir keputusan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan itu. Tapi belakangan Irjen Anton malah membantah pernah mengeluarkan keputusan itu.

Publik tentu bertanya-tanya, apa yang terjadi ketika Mabes Polri menyebut menganulir tapi Kapolda Jabar malah membantah mengeluarkan keputusan. Siapa yang benar soal ini?

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

kumparan (kumparan.com) merangkum pernyataan-pernyataan dari Mabes Polri dan Irjen Anton perihal kisruh seleksi Akpol ini:

- Mabes Polri

"Saat ini tim evaluasi dari panitia pusat bersama Tim Propam Mabes Polri sedang melakukan verifikasi ke Polda Jabar. Untuk mengkaji ada tidaknya penyimpangan dari ketentuan penyelenggaraan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi," kata As SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto saat dikonfirmasi kumparan (kumparan.com), Kamis (29/6).

"Sejauh ini proses evaluasi masih berproses. Aturan seleksi masuk Akpol harus mengikuti aturan berdasar Keputusan Kapolri," beber As SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto saat dikonfirmasi kumparan (kumparan.com), Jumat (30/6).

"Jadi orang Jabar ya minimal satu tahun tinggal disitu. Apapun sukunya. Tidak ada suku di sini. Yang ada local boy for local job atau local police. Sampai saat ini, dari Sabang sampai Merauke kecuali Polda Jabar, sistem penerimaan siswa sudah berjalan sesuai dengan​ ketentuan yang ada. Di Mabes ketentuan sudah dibuat, dishare ke tiap polda dan jadi pedoman. Selama berpedoman ke hal tersebut​, nggak ada masalah. Kecuali di Polda Jabar," kata Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto, Jumat (30/6).

"Membatalkan Keputusan Kapolda Jabar No. 702 tentang kuota Putra daerah dan Non Putra Daerah. Panpus akan melakukan verifikasi dan melaksanakan Sidang penentuan Catar terpilih dari Panda Jabar untuk ikut tes pusat dari hasil verifikasi, sesuai norma dan ketentuan yang berlaku dengan prinsip obyektiftifitas dan mengutamakan kualitas. Menerbitkan Sprint Kapolri pembentukan Tim Verifikasi Gabungan Mabes Polri (SSDM, Pusdokkes dan Div Propam) dan Polda Jabar," kata As SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto, Sabtu (1/7).

"Memang ada suara permintaan dari masyarakat di Jawa barat agar ada prioritas kepada warga Jawa Barat asli, istilahnya putra daerah, tapi peraturan Kapolri dengan tegas, yang ada istilah putra daerah prioritas itu hanya untuk di Papua. Apalagi Jawa barat yang bibit-bibitnya unggul, tidak ada istilah putra daerah, semua sama, Jakarta semua sama, ranking yang menentukan, sudah kita koreksi seperti itu," tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin (3/7).

"Ya begitu (tanpa sepengetahuan kapolri) makanya dianulir. Bagaimana rasanya, ketika dia sudah tes, sudah merasa rangkingnya, kan terbuka, nilainya bagus, ternyata tidak diluluskan, hanya gara-gara dianggap bukan anak daerah," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (3/7).

- Polda Jabar

"Itu enggak ada. Tidak pernah ada surat keputusan itu. Itu kan isu, mana buktinya. Belum bisa dibenarkan. Mungkin itu salah persepsi, makanya saya di sini juga diluruskan, jangan sampai untuk menutupi hal-hal yang tidak baik malah dimunculkan hal-hal yang demikian," ujar Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan di Mapolda Jabar, Bandung seperti dilansir Antara Senin (3/7). Anton menepis ada SK yang dia keluarkan.

Irjen Anton juga menyinggung soal pelanggaran dalam proses seleksi taruna Akpol

"Memang di awal sudah ditemukan ada penyimpangan. Kita juga sudah menangkap beberapa orang yang terlibat ada anggota Polri dan calo. Makanya saya ingin bersih-bersih," ujar Anton di Mapolda Jabar seperti dilansir Antara, Senin (3/7).

Anton mengatakan, permasalahan itu diketahui setelah tertangkapnya empat oknum panitia daerah yakni dua anggota Polda Jabar, satu ASN Polda Jabar, dan satu calo oleh Tim Saber Pungli yang melakukan pungutan kepada orang tua peserta.

Menurut dia, dengan adanya pungli ini, sekitar 219 peserta yang seharusnya tidak lolos akibat berbagai kendala namun diluluskan.

"Di antara yang diluluskan itu ada yang anus corong, ambien, dan yang lainnya. Apakah kira-kira mau yang seperti itu. Ada yang tidak memenuhi syarat," katanya.

Mabes Polri Anulir Keputusan Kapolda Jabar. (Foto: Dok. Mabes Polri)