Petani Kendeng Mengadu Lagi ke Jokowi
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Masyarakat Kendeng, Jawa Tengah lagi-lagi beraksi mengecor kaki. Mereka meminta perhatian Jokowi terkait pembangunan pabrik semen.
ADVERTISEMENT
Aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Joko Prianto mengaku, menyemen kaki ini sebagai filosofi bahwa kehidupan mereka dipasung.
Dalam wawancara di seberang Istana Negara, Selasa (14/3) Joko mengungkapkan kehidupan masyarakat Kendeng.
"Sejak ada konflik ini pekerjaan kami jadi tidak normal. Ada warga menolak, ada warga yang pro. Masyarakat jadi terkotak-kotak. Kehidupan sosial terganggu. Sama tetangga sendiri kadang enggak baikan," jelas Joko.
Dia mengaku alat berat sudah masuk ke lahan pertanian.
"Kita pada dasarnya tidak menolak asal sesuai dengan tata ruangnya. Tapi ini kan Amdal yang keluar saja tidak sesuai prosedur. Itu sudah disampaikan di pengadilan," jelas dia.
Para petani ini menanam padi, jagung, cabe, tembakau. Mereka melakukan aksi sebagai bentuk cinta kepada lingkungan.
ADVERTISEMENT
"Kami ini sudah capek sama janji-janji. Dioper sana, oper sini. Sekarang Pak Jokowi harus milih, petani atau pabrik semen. Itu saja," tegas dia.
Di sisi lain Istana ada juga aksi petani dari warga Kendeng. Mereka menerima dan mendukung kehadiran pabrik semen.
Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan sebenarnya aksi mengecor semen ini mengulang aksi yang pernah dilakukan.
"Sudah selesai ketika Pak Presiden mengundang mereka ke Istana dan waktu itu presiden sudah mencari solusi terhadap Semen Indonesia maupun terhadap keberatan masyarakat. Yaitu waktu itu solusinya izin pabriknya tetap jalan lalu untuk wilayah tambang untuk bahan baku pabrik semen itu yang akan dilakukan uji kajian lingkungan hidup strategis," jelas Teten.
ADVERTISEMENT
."Nah itu akan selesai nanti April. Nah mereka ini kemudian memprotes kembali karena kemudian gubernur mengeluarkan izin baru. Nah memang gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin," jelas Teten lagi.
Menurut Teten, setelah April kajian KLHS oleh Menteri Lingkungan Hidup akan selesai. Jadi mungkin nanti dari situ saja peninjauan terhadap langkah ke depannya.
"Ya saya kan diminta untuk mengkoordinasi, pelaksana KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) nya ada di Kementerian Lingkungan Hidup sesuai UU. Secara garis besar, kajian berjalan cukup panjang," urai dia.
ADVERTISEMENT