• 0

Ramai Atribut Non Muslim, Teguran Kapolri Melayang untuk Polres Bekasi dan Kulonprogo

Ramai Atribut Non Muslim, Teguran Kapolri Melayang untuk Polres Bekasi dan Kulonprogo



Acara Kenaikan Pangkat Polri

Dua puluh satu Perwira Tinggi Kepolisian RI (Pati Polri) mendapatkan kenaikan pangkat, pada Selasa, (20/12) (Foto: Aldis Tannos/kumparan)
Dua Polres yakni Bekasi Kota, Jawa Barat dan Kulonprogo, Yogyakarta sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak lain karena surat edaran dari kedua pimpinan kepolisian di wilayah itu soal atribut keagamaan non muslim.
Surat itu beredar, yang isinya imbauan agar perusahaan tak memaksa agar karyawan Muslim memakai atribut non muslim. Yang jadi dasar yakni keputusan MUI.
Terang saja, surat itu segera direspons Mabes Polri. Teguran dilayangkan ke Kapolres Kota Bekasi dan Kulonprogo.
Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (Pol) Rikwanto mengatakan, surat edaran itu ditarik karena sosialisasi oleh kepolisian tak pantas merujuk pada fatwa MUI. Selain itu, fatwa MUI bukanlah hukum positif yang bisa digunakan sebagai rujukan penerbitan surat edaran.
"Itu sudah kita tarik karena bukan pada tempatnya mereka merujuk pada fatwa MUI untuk lakukan sosialisasi di lapangan," ujar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/12).

Konferensi Pers MUI dan Kapolri

Kapolri Tito Karnavian dalam Konferensi Pers (Foto: Fanny Kusumawardhani)

Rikwanto menuturkan pimpinan Polres Metro Bekasi Kota dan Kulonprogo juga telah diberikan teguran. Menurut dia, teguran diberikan sebagai catatan agar kejadian tersebut tak kembali terulang.
"Teguran itu catatan juga kepada yang bersangkutan ya.Yang jelas ke depannya tidak akan terulang lagi," tambah dia.
Sebelumnya, Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota menerbitkan Surat Edaran Nomor: B/4240/XII/2016/Restro Bks Kota tertanggal 15 Desember 2016 Perihal Imbauan Kamtibmas.

Konferensi Pers Kapolri dan MUI

Kapolri Tito karnavian dan ketum MUI Maruf Amin sedang berdiskusi dalam konferensi pers (Foto: Fanny Kusumawardhani)

Sementara, Polres Kulon Progo DIY mengeluarkan Surat Edaran nomor B/4001/XII/2016/Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Perihal Imbauan Kambtibmas yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan.
Kedua surat tersebut disinyalir menggunakan fatwa MUI nomor 56 tentang larangan umat Muslim menggunakan atribut non Muslim yang dikeluarkan pada 14 November 2016.

HukumNewsKepolisian RI

500

Baca Lainnya