• 0

Riuh Surat Edaran Polri Soal Polisi yang Dipanggil KPK Harus Seizin Kapolri

Riuh Surat Edaran Polri Soal Polisi yang Dipanggil KPK Harus Seizin Kapolri




Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat mengikuti Rapat Bersama Komisi III DPR (Foto: Antarafoto)
Publik geger dengan beredarnya surat Polri yang ditandatangani Kadiv Propam Polri Irjen Idham Aziz. Isinya, polisi yang mendapat panggilan dari penegak hukum baik KPK atau jaksa harus dengan izin Kapolri. Bukan hanya soal pemanggilan saja, penggeledahan pun demikian. Harus dengan izin Kapolri.
Surat itu diketahui resmi dikeluarkan pada 14 Desember 2016 lalu. Surat itu mendapat respons negatif dari pegiat antikorupsi. Kritik pun datang. Salah satunya dari pegiat antikorupsi yang juga praktisi hukum Abdul Fickar Hadjar. Dalam keterangan kepada wartawan dia menyampaikan kalau surat itu bertentangan dengan KUHAP dan UU KPK.

Surat dari Kapolri

Surat terkait pemanggilan terhadap anggota polri oleh penegak hukum. (Foto: Istimewa)

"Kalau izin pengadilan atau KPK ditolak, itu bisa disebut penghalangan pemeriksaan perkara," jelas Fickar dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jl Kalibata, Jakarta, Senin (19/12).
Pihak Mabes Polri segera merespons soal surat edaran yang mendapat kritik publik ini. Karo Penmas Mabes Polri Kombes Rikwanto menyampaikan kalau surat edaran itu hanya berlaku internal. Jadi setiap anggota kepolisian yang memenuhi panggilan penegak hukum lain, Kapolri harus tahu.
"Jadi kata-kata seizin itu lebih tepatnya sepengetahuan Kapolri ya. Jadi kalau pimpinannya tahu ada anggota yang bermasalah dengan hukum, itu bisa diberikan pendampingan, baik dari Divisi Propam atau Divisi Hukum," jelas Rikwanto yang dihubungi kumparan lewat sambungan telepon.
Menurut Rikwanto, jangan sampai ada penindakan hukum dari penegak hukum lain, pimpinan Kepolisian tidak tahu.

Asumsinya, biarpun itu masalah pribadi dia, apalagi masalah dinas, ya itu akan membawa ke arah organisasi. Tenaga hukum lain silakan saja melaksanakan fungsinya sesuai UU dan KUHAP, kewenangannya tidak ada yang dihalangi atau dikurangi

- Kombes Rikwanto



IndonesiaPolitik Dalam Negeri

500

Baca Lainnya