Contoh Soal Seleksi Kompetensi Bidang Mahkamah Agung

Info CPNS
Menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) yang meliputi jadwal, tes, contoh soal hingga pengumuman.
Konten dari Pengguna
23 November 2021 9:02 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Info CPNS tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi Mahkamah Agung. Foto: iStock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Mahkamah Agung. Foto: iStock
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Seleksi Kompetensi Bidang Mahkamah Agung pada seleksi CPNS 2021 akan segera dilaksanakan secara serentak mulai 27 November-18 Desember mendatang.
ADVERTISEMENT
Tes SKB nantinya diselenggarakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain itu, ada pula tes wawancara dan tes kemampuan bahasa Inggris untuk jabatan tertentu.
Sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor: 14/Pansel-CPNS/MA/XI/2021, materi pokok soal SKB Mahkamah Agung dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatan. Berikut rinciannya:
Bagi Anda yang dinyatakan berhak mengikuti SKB di lingkungan Mahkamah Agung, persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Salah satunya dengan banyak berlatih soal SKB.
Mengutip buku Kumpulan Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang Hukum dan HAM oleh Taufik Hidayat, berikut contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang Mahkamah Agung.
ADVERTISEMENT
Perlu diingat, soal SKB CPNS bersifat rahasia. Jadi, contoh soal berikut hanyalah gambaran agar peserta terbiasa mengerjakan soal-soal sejenisnya.

Contoh Soal Seleksi Kompetensi Bidang Mahkamah Agung

Ilustrasi contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang Mahkamah Agung. Foto: iStock
1. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili adalah…
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
2. UU No. 31 Tahun 1999 adalah tentang…
A. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat
B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara
C. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
ADVERTISEMENT
E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
3. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum…
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Tata Negara
4. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. Politik
E. Kebijakan penguasa negara
5. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama di muka hukum. Hal ini tercermin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
ADVERTISEMENT
C. Pasal 27 ayat 2
D. Pasal 27 ayat 1
E. Pasal 29 ayat 2
6. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat akhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang…
A. Pelaksanaan hukum
B. Pengawasan
C. Pengamanan
D. Pemberi nasihat
E. Peradilan
7. Berdasarkan makna isi UU No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan…
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata usaha negara
8. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan…
A. Tinggi
ADVERTISEMENT
B. Umum
C. Militer
D. Agama
E. Negeri
9. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah peradilan…
A. Mahkamah militer
B. Militer
C. Tata usaha negara
D. Agama
E. Umum
10. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap…
A. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Asas keadilan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kriminalitas
E. Asas berbaik sangka

Kunci Jawaban

(ADS)