Ekonom Desak Perketat Pengawasan Penggunaan Dana Bencana Corona

Ilustrasi. Pixabay

Info Dompu - Ekonom STKIP Yapis di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Dodo Kurniawan meminta agar Pemerintah Kabupaten Dompu memperketat pengawasan untuk mencegah kebocoran penggunaan anggaran penanganan COVID-19.

Pengawasan tersebut baik terhadap anggaran Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di level kabupaten maupun di kecamatan maupun desa. Pihak DPRD diharapkan mampu memaksimalkan pengawasan tersebut.

“Apalagi unsur legislatif masuk dalam struktur pimpinan Satgas Penanganan COVID-19, sehingga diharapkan secara pribadi dan institusi bisa turut mengawal penggunaan anggaran Satgas,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (15/4).

Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya DPRD dapat berperan aktif melakukan fungsi anggaran (budgeting) dan kontrol terhadap eksekutif.

Dodo Kurniawan, Ekonom NTB. Foto: Doc Dodo

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemda Kabupaten Dompu mengalokasikan anggaran antara Rp 15 milyar hingga Rp 30 milyar untuk penanganan COVID-19. Kabarnya baru sekitar Rp 2 milyar yang sudah digunakan untuk pembelian Perlindung Diri (APD), hand sanitizer dan lainnya.

Dosen STKIP Yapis sekaligus Direktur Indek (Institut Indikator Ekonomi) Dompu ini menyatakan keheranannya karena kalangan legislatif seperti tidak dilibatkan dalam pembicaraan penggunaan dana tersebut.

Karena itu, Dodo mendorong agar DPRD secara kelembagaan membahas langkah dan strategi penanganan virus global tersebut dalam rapat-rapat dewan. Selain itu dia juga mendesak lembaga para wakil rakyat untuk segera melakaukan relokasi anggaran untuk membantu mempercepat pemulihan keadaan sehingga kehidupan masyarakat normal kembali.

“Kalau istilah Pak Jokowi, kita harus melakukan refocusing dan relokasi anggaran. Beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas atau proyek infrastruktur yang tidak terlalu penting segera direlokasi untuk penanganan bencana pandemik global ini,” harapnya.

Ilustrasi. Pixabay

Kandidat Doktor Ekonomi Universitas Brawijaya Malang ini juga menyoroti kinerja Tim Satgas yang dinilainya belum maksimal karena berbagai aktivitas masyarakat yang berkumpul masih terlihat di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Dompu. Dia mengharapkan agar Satgas menindak warga untuk mencegah penularan virus mematikan tersebut.

“Selain itu, koordinasi dan integrasi penanganan Virus COVID-19 ini belum maksimal. Hal itu terlihat dari koordinasi antardinas masih jalan sendiri-sendiri. Padahal, terbentuknya Satgas seharusnya sudah satu komando. Data-data kan sudah dipegang sehingga seharusnya tinggal dieksekusi,” terangnya.

Ditambahkan, di tingkat desa pengawasan anggaran bencana COVID-19 dapat dilakukan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun instansi terkait seperti BPMPD (Badan Permberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) maupun Badan Inspektorat.

Pixabay

"Di samping tu, pengawasan secara swadaya juga dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri,” harapnya. Dijelaskan, penggunaan anggaran bencana dapat dilakukan di awal asalkan disertai laporan dan bukti fisik kegiatan seperti pembelian Alat Perlindung Diri (APD), hand sanitizer atau pemberian bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Corona.

“Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi moral hazard oleh aparat,” ujarnya memberi alasan.

Dia juga mendesak Pemda lebih kreatif mengambil langkah penanganan dan tindakan antisipatif bencana COVID-19.

“Harapannya Pemda jemput bola ya, bukan semata menunggu kebijakan pemerintah pusat maupun pemprov. Misalnya tidak sekadar heboh sosialisasi atau pembagian masker dan hand sanitizer tapi juga mendata kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi seperti warung-warung kecil, tukang ojek, tukang jahit dan masyarakat rentan lainnya sehingga ekonomi masyarakat cepat pulih kembali,” harapnya.

-

Ilyas Yasin