Netralitas Media dan Penyelenggara, Kunci Sukses Pilkada 2020

Ilustrasi media. Foto: Pixabay

Info Dompu - Sikap netral media massa maupun penyelenggara Pemilihan Umum, merupakan kunci kesuksesan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang.

Antropolog Politik dari Universitas 45 Mataram, Alfi Syahrin menyatakan, dalam situasi demokrasi dan politik kini yang sudah terintegrasi dengan ruang publik maka kehadiran media yang netral dan objektif sangat penting dalam menjaga kewarasan nalar publik.

Mengacu pada pemikir Jerman Jurgen Habermas, kata dia, harus tetap ada ruang otonom yang terpisah dari negara maupun pasar. Dimana masyarakat punya akses untuk membentuk maupun mengubah opini dalam menggalakkan dialog.

Ilustrasim. Foto: Pixabay

“Dialog itu sebagai jalan kreatif untuk membangun rasionalitas dan sikap kritis publik,” ujarnya ketika dihubungi via telepon selular, Rabu (15/1/20).

Kandidat doktor antropologi politik Universitas Hasanuddin, Makassar ini mencontohkan, di Jerman terdapat beberapa media arus utama yang pro terhadap demokrasi sehingga mereka terhindar dari pengaruh partisan. Sementara di Indonesia, kata dia, hampir semua media arus utama justru menjadi bagian dari korporasi.

“Meski begitu saya lihat masih ada beberapa media yang otonom, menyajikan informasi yang sahih, tidak berpihak, non-partisan, objektif dan pemberitaannya kredibel,” ujarnya.

Ilustrasi. Pixabay

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Mataram ini menegaskan, media otonom merupakan penyokong demokrasi karena dapat menghadirkan suara berbeda melawan media arus utama lainnya yang telah terafiliasi dengan korporasi. Media otonom, kata dia, dapat mengimbangi dominasi kelompok politik tertentu.

“Untuk bisa otonom tentu media harus mandiri,” terangnya. Alfi menyatakan keprihatinannya atas banyaknya media partisan terutama di daerah sehingga fungsi kontrol tersebut sulit dijalankan.

Sementara di sisi lain netralitas lembaga penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penentu lain kesuksesan Pilkada nanti. Terungkapnya beberapa kasus penyuapan komisioner baik di KPU pusat maupun daerah dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

Ilustrasi KPU. Foto: Kumparan

“Kebanyakan konflik berawal dari imparsialitas penyelenggara Pemilu seperti sikap tidak netral, DPT (Dafatr Pemilih Tetap, red) yang tidak presisi hingga tuduhan afiliasi dengan kekuatan atau kelompok tertentu,” ujarnya prihatin.

Alfi mendorong KPU agar lebih massif melakukan advokasi kepada publik khususnya di media sosial tentang aturan Pemilu, jenis pelanggaran dan prosedur pengaduan serta penyelesaian masalah.

“KPU juga harus mengambil peran progresif untuk menjembatani polarisasi dan isu-isu kontraversial di masyarakat serta berkoordinasi dengan semua pihak,” ujarnya. Jika semua itu dilakukan dengan baik, kata dia, maka demokrasi akan lebih berkualitas.

-

Ilyas Yasin