Terbatasnya Petugas, Tantangan Penuntasan Stunting di Dompu, NTB

Ilustrasi kerjasama petugas stunting. Foto: Pixabay

Info Dompu – Guna memaksimalkan Program Perencanaan Keluarga di tengah naiknya angka bonus demografi dan menekan angka stunting di Indonesia, berbagai program dilakukan di seluruh lapisan pemerintahan. Namun, tantangan bagi minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Pendamping Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk penuntasan stunting cukup tinggi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Saat ini SDM kita masih sangat terbatas untuk tenaga PKB dan PLKB,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana (DPPKB) Dompu Gatot Gunawan, Jumat (8/11).

Dikatakannya, saat ini jumlah PKB dan PLKB se-Kabupaten Dompu hanya 16 orang. “Ke-16 orang ini menangani 81 desa. Artinya, kalau dibagi rata-rata satu orang itu meng-handle lima sampai enam desa,” jelasnya.

Itu baru dari sisi jumlah, Mantan Kepala Dinas Kesehatan ini mengungkapkan, dari segi sebaran petugas terdapat satu wilayah Kecamatan yang sama sekali tidak memiliki tenaga ini yakni Kecamatan Kempo. “Sementara Kecamatan Kilo hanya satu orang saja, dia mengkoordinir enam desa,” bebernya.

Ilustrasi bayi stunting. Foto: Pixabay

Menurutnya, ada ketimpangan yang sangat jauh antara rasio tenaga PKB dan PLKB dengan jumlah wilayah dan penduduk yang ada. "Idealnya itu, satu orang membina 2-3 desa atau kelurahan saja,” tukasnya.

Dengan kendala SDM ini, Gatot menegaskan, tentu membawa efek negatif bagi program yang sudah dicanangkan secara matang. “Dengan minimnya tenaga PKB atau PLKB ini. Program kami seperti kampung KB, menekan laju pertumbuhan penduduk, hingga penyuluhan dan pendampingan program KB tersandera,” tegasnya.

Selain itu, kata Gatot, masalah lain yang dihadapi pihaknya saat ini minimnya kompotensi petugas. “Mungkin karena kurang pelatihan dan pembinaan, sehingga untuk target dan capaian kerjanya sangat kurang dan terbilang lamban,” bebernya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dompu Gatot Gunawan. Foto: Ardyan/Info Dompu

Dia menegaskan, guna meningkatkan kinerja petugas lapangan yang merupakan kerja bersama pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk perbaikan sistem. “Kami juga membutuhkan masukan untuk perbaikan sistem pengelolaan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana secara optimal,” harapnya.

Diketahui, penyebab kelangkaan atau minimnya SDM tersebut, satu di antaranya karena rekruitmen pegawai hanya bisa dilakukan jika ada pegawai yang pensiun saja. Sebelumnya, per 1 Januari 2018 juga telah dialihkan status 15.137 tenaga PKB dan PLKB dari ASN Daerah menjadi ASN Pusat. Hal itu untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi program KKBPK dari tingkat pusat hingga lini lapangan.

-

Ardyan