AHY Ajak Kadernya Waspadai Manuver Moeldoko Cs di Pengadilan TUN

Konten Media Partner
13 September 2021 18:38
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat diwawancarai awak media di Jakarta. Foto: Ist/InfoPBUN
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat diwawancarai awak media di Jakarta. Foto: Ist/InfoPBUN
ADVERTISEMENT
InfoPBUN, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) mengingatkan kadernya agar tetap waspada, mengingat masih adanya upaya untuk merampas Partai Demokrat oleh para perusak demokrasi.
ADVERTISEMENT
“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Paska keputusan Kemenkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY
AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala bukti yuridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko kedua kalinya. Ia meminta seluruh kader dan para Pejuang Demokrasi untuk tetap waspada.
AHY menambahkan bahwa yang Partai Demokrat memperjuangkan tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri ini.
Setelah gagal mendapatkan pengesahan Menkumham RI, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan 3 mantan kader Demokrat Pro Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, kembali ‘menyerang’ Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan mendaftarkan 2 Gugatan sekaligus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada akhir bulan Juni 2021 lalu.
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Komunikasi Strategis PD, Herzaky Mahendra Putra menyatakan pihaknya terus memantau upaya hukum yang dilakukan oleh Moeldoko bersama dengan mantan Kader Demokrat yang ikut KLB Deli Serdang.
"Kami terus waspadai ‘putar balik’ fakta hukum pada 2 Gugatan KSP Moeldoko Cs di Pengadilan TUN Jakarta. Para ‘begal politik’ masih belum puas setelah gagal membuktikan kelengkapan persyaratan termasuk keabsahan peserta Kongres Abal-abal yang diselenggarakan 6 bulan yang lalu," kata Herzaky Mahendra Putra.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
AHY usai Peringatan ke-20 Partai Demokrat pada 9 September 2021 lalu. Foto: Ist/InfoPBUN
zoom-in-whitePerbesar
AHY usai Peringatan ke-20 Partai Demokrat pada 9 September 2021 lalu. Foto: Ist/InfoPBUN
Gugatan Diputuskan Oktober
Herzaky menjelaskan, ada 2 Gugatan yang dimasukkan oleh Moeldoko Cs ke Pengadilan TUN Jakarta yang diperkirakan akan diputuskan dalam bulan Oktober 2021 ini.
“Pertama, Perkara nomor 150, Penggugatnya Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Mereka meminta agar Majelis Hakim PTUN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB Abal-abal Deli Serdang. Mereka juga meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Menkumham agar mengesahkan hasil KLB abal-abal tersebut. Ini upaya ‘begal politik’ yang melecehkan Hukum dan Demokrasi,” jelas Herzaky.
ADVERTISEMENT
“Kedua, Perkara nomor 154, di sini ada 3 mantan kader yang terafiliasi dengan KLB Moeldoko, yang menuntut Majelis Hakim Pengadilan TUN agar membatalkan 2 (dua) SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020 yang telah dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu. Artinya, kalau digugat, ya sudah kadaluarsa. Kalaupun mau gugat, harus 90 hari, atau tiga bulan sebelumnya. Hal ini jelas diatur dalam Hukum di Negara kita," sambungnya.
Meskipun demikian, Herzaky menyatakan keyakinannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta akan tegak lurus dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan demi terjaganya Demokrasi di Negeri ini. “Dikomandoi Hamdan Zoelva (red. Mantan Ketua MK), Tim Hukum kami telah menyiapkan ratusan Bukti Tertulis, Saksi Fakta & Saksi Ahli untuk agenda persidangan hari Kamis, 16 dan 23 September ini,” tutupnya.
ADVERTISEMENT
Adapun Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani Perkara 150/G/2021/PTUN-JKT adalah Enrico Simanjuntak, Budiamin Rodding, dan Sudarsono. Untuk Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT adalah Bambang Soebiyantori, Mohamad Syauqie dan Elfiany.
Seperti diketahui, di dalam kedua Gugatan tersebut Moeldoko Cs menggugat Menkumham RI, Yasonna Laoly. Majelis Hakim PTUN tersebut telah menerima permintaan DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY untuk masuk sebagai ‘Tergugat II Intervensi’ (Pihak yang kepentingannya terkait langsung dengan perkara).
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020