Bambang Purwanto: Pemerintah Harus Dengar Jeritan Petani Sawit

(Kaos hitam) Anggota DPR RI Bambang Purwanto menerima sejumlah aspirasi petani sawit yang tergabung dalam Aliansi Petani Sawit Kotawaringi Barat. Dalam pertemuan ini petani berharap pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Foto: Lukman Hakim/InfoPBUN

InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, kembali menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo terkait larangan ekspor CPO, beserta turunannya.

Menurutnya, dampak kebijakan itu membuat petani sawit di daerah merasa kesulitan, sebab harga tandan buah sawit (TBS) kini semakin merosot. Bahkan petani juga kesulitan menjual hasil produksinya.

Hal ini disampaikan senator yang akrab disapa 'Pakde' itu usai menerima aspirasi dari Aliansi Petani Sawit Kotawaringin Barat di Kantor DPC Demokrat Kobar, Selasa (17/5/2022).

"Apalagi saat ini sudah banyak perusahaan yang mulai membatasi bahkan menolak membeli sawit petani tentu ini akibat CPO yang tidak bisa diekspor. Akibatnya sawit petani terancam tidak bisa dipasarkan, tentu terancam bangkrut," kata dia

Lebih lanjut Bambang menegaskan, apabila kebijakan ini tidak dicabut dan terus berlanjut dikhawatirkan memberikan efek buruk terhadap keberlangsungan petani kecil.

"Akibat kebijakan ini juga bisa mengancam kebun petani, ketika harga hancur, lama-lama petani bisa jual kebunnya, karena pasti tidak mampu merawat kebunnya"

"Jadi kebijakan larangan ekspor dampaknya petani bangkrut serta perusahaan juga bisa bangkrut. Apakah memang itu yang dikehendaki," tuturnya.

Mantan Bupati Kobar meminta pemerintah segera membuka kran ekspor CPO beserta turunannya mengingat jumlah kebun swadaya milik masyarakat terbilang cukup besar.

"Pemerintah harus mendengar jeritan petani sawit yang jumlahnya sangat besar 42 persen dari jumlah kebun sawit yang ada. Selaku wakil rakyat saya meminta agar segera membuka ekspor CPO dan turunannya agar tidak melebar kemana-mana," tegas Bambang Purwanto.