BPBD Kobar Usulkan Pembenahan 11 Jembatan ke Pemerintah Pusat

Konten Media Partner
3 Agustus 2022 10:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jembatan penghubung Desa Tanjung Terantang kini nampak reot, Rabu (3/8). Jembatan ini merupakan salah satu jembatan yang diusulkan pembenahan menggunakan dana APBN. Foto: Lukman Hakim/InfoPBUN
zoom-in-whitePerbesar
Jembatan penghubung Desa Tanjung Terantang kini nampak reot, Rabu (3/8). Jembatan ini merupakan salah satu jembatan yang diusulkan pembenahan menggunakan dana APBN. Foto: Lukman Hakim/InfoPBUN
ADVERTISEMENT
InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat (Kobar) telah mengusulkan pembenahan 11 jembatan penghubung antar desa di Kobar.
ADVERTISEMENT
Kepala BPBD Kobar Syahruni mengungkapkan pengusulan ini dilakukan sejak tahun 2020 lalu kepada pemerintah pusat dan telah mendapat peninjauan langsung dari BNPB RI.
"Akhir tahun lalu ada verifikasi langsung dari pusat. Semoga tahun ini bisa terealisasi. Kita usulkan sebanyak 11 jembatan," ungkap dia, Rabu (3/8/2022).
Dari 11 jembatan yang diusulkan itu tersebar di beberapa kecamatan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi jembatan penghubung ini kurang lebih mencapai Rp 25 miliar yang bersumber dari dana tugas perbantuan APBN.
"11 jembatan itu ada yang di Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai dan Arut Selatan. Kita usulkan jembatan yang memang membutuhkan penanganan secepatnya," sambung Syahruni.
Kepala BPBD Kobar, Syahruni. Foto: Lukman Hakim/InfoPBUN
Kepala BPBD Kobar menerangkan pembenahan ini perlu dilakukan mengingat fungsi jembatan sangat vital dalam menunjang transportasi dan ekonomi masyarakat perdesaan.
ADVERTISEMENT
"Jembatan yang kita usulkan ini merupakan jembatan yang sangat penting untuk warga. Kalo misalkan sampai putus mereka bisa terisolir. Kebanyakan memang di Aruta yang diusulkan," jelasnya.
Pihaknya tahun ini sudah menyiapkan anggaran pendamping untuk mendukung proses pembangunan. BPBD berharap realisasi jembatan dapat segera dilakukan.
"Saat ini kita masih menunggu. Infonya sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Kita juga sudah menyiapkan anggaran pendamping dari APBD kabupaten sebagai salah satu syaratnya," pungkas Syahruni.