Kata Bambang Anggota MKD DPR soal Larangan Mudik dan Masuknya WN China ke RI

Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Perwakilan Kalimantan Tengah Bambang Purwanto

InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Daerah Perwakilan Kalimantan Tengah Bambang Purwanto memberikan tanggapan terkait pelarangan mudik di Indonesia, namun WN China diberikan kelonggaran untuk masuk ke Indonesia.

Menurut Bambang, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20 A ayat (1) tentang tugas pokok dan fungsi DPR. Selain itu UUD 1945 juga memberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengontrol kebijakan Pemerintah.

"Kewenangan yang besar tentu mempermudah untuk mengontrol kebijakan yang tidak berkeadilan," ujar Bambang.

Bambang melanjutkan, kebijakan Pemerintah dalam upaya menjaga agar COVID-19 segera tuntas dan pertumbuhan ekonomi segera pulih dengan melarang masyarakat mudik lebaran, semua jalur baik darat dan udara serta laut dijaga ketat.

"Akan tetapi disisi lain justru Tenaga Kerja Asing (TKA) China diberikan kelonggaran untuk ramai-ramai datang ke Indonesia," kata Mantan Bupati Kotawaringin Barat ini.

"Tentu dua kebijakan ini menimbulkan kontradiksi dan inkonsistensi, bahwa rakyat sendiri dikekang, sementara warga asing justru diberi kebebasan," tegas pria yang akrab di sapa Pakde ini.

Bambang memastikan, hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, juga dipertanyakan jiwa korsa nasionalisme yang sering diucapkan kita Pancasila dan kita NKRI makin dipertanyakan. Selanjutnya kebijakan yang tidak konsisten tentu tidak akan dapat menyelesaikan masalah COVID-19.

"Sehubungan dengan Kebijakan yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan inkonsisten tentu sebagai Wakil Rakyat yang memegang amanah rakyat di Dewan sedang diuji, harusnya memiliki kepekaan dan kepedulian yang ujungnya terkait dengan etika," tuturnya.

"Seharusnya Pemerintah tegas dan konsisten tidak tebang pilih, dalam menerapkan pelarangan mudik juga melarang kedatangan TKA China, itu baru adil, tentu masyarakat juga semakin taat terhadap Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan varian baru. Apalagi diberikan contoh oleh pucuk pimpinan hingga tingkat yang paling rendah tentu semua rakyat mengikuti," pungkasnya.