Kebijakan Sapi Impor Matikan Usaha Peternakan Lokal

Konten Media Partner
19 Maret 2019 2:12 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penyambutan kedatangan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Owner CBI Group H. Abdul Rasyid AS (Foto: Joko Hardyono)
zoom-in-whitePerbesar
Penyambutan kedatangan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Owner CBI Group H. Abdul Rasyid AS (Foto: Joko Hardyono)
ADVERTISEMENT
InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Pengusaha peternakan dan perkebunan sekaligus owner Citra Borneo Indah (CBI) Group H. Abdul Rasyid AS yang mengkritik terkait kebijakan Pemerintah impor sapi di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah berpihak kepada pengusaha dalam negeri
ADVERTISEMENT
Keluhannya tersebut mewakili pengusaha ternak sapi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) khususnya dan di Kaltengbpada umumnya, disampaikan kepada para pejabat Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalteng saat kegiatan pelepasan ekspor RBD Olein 37 ribu MT ke China di Pelabuhan Tempenek, Kumai, Senin (18/3).
"Dulu saat saya bertemu Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kepada saya bahwa peternakan sapi di Sulung Ranch adalah salah satu terbaik di Indonesia," ungkap Rasyid, Senin (18/3).
Kendati demikian, setelah ia menggelontorkan dana ratusan miliar untuk membangun peternakan sapi, malah Pemerintah pusat membuat kebijakan yang berpotensi mematikan usaha peternakan lokal dalam skala nasional.
"Lantas tiba-tiba Pemerintah membuka kebijakan impor sapi dari Australia ke Indonesia, tentu ini menghambat usaha kami, bahkan mematikan peternak sapi rakyat. Karena apabila sapi hasil peternakan lokal bersaing dengan sapi impor bisa dipastikan kalah bersaing," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Di Australia, lanjutnya, peternakan sapi melepaskan ternak skala besar ke padang savama untuk mencari makan yang mampu menekan biaya oprasional. "Sedangkan peternak lokal, memelihara sapi dengan jumlah terbatas dan harus diberi makan hingga menyebabkan biaya operasiobal yang tinggi, pastinya kalah bersaing dalam harga jual sapi," bebernya.
Rasyid berharap Pemerintah tidak membuat kebijakan yang malah mematikan usaha para peternak. "Justru ini membuat Pemerintah sendiri sulit mewujudkan cita-cita swasembada daging nasional. Melihat kondisi seperti ini, harapan Pemerintah untuk swasembada daging rasanya masih jauh," pungkasnya. (Joko Hardyono)