Pemkab Kobar Upayakan Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan PTPN XIII dengan Petani

Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Ahmadi Riansyah. Foto: Joko Hardyono/InfoPBUN

InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT -  Tumpang tindih lahan antara PT Perusahaan Nusantara (PTPN) XIII dengan petani plasma di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah hingga kini belum juga selesai.

Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut, dan berkoordinasi dengan Kementrian BUMN.

“Kami beberapa waktu lalu melakukan konsultasi ke Kementerian BUMN dan meminta kepastian penyelesaian lahan di PTPN XIII yang ada di Pangkalan Banteng,” kata Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah, Jumat (15/10).

Menurutnya, persoalan tumpang tindih lahan tersebut sudah terjadi sejak lama dan pihaknya berusaha mencarikan solusi terbaik untuk keduanya.

"Supaya kita bisa bicara dengan para direksi perusahaan sebagai pengambil kebijakan dan tujuan audiensi nantinya untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.

Ditambahkan Ahmadi, tumpang tindih lahan ini perlu diselesaikan, sebab apabila dibiarkan maka dikhawatirkan semakin berlarut-larut.

“Ada juga yang sertifikat sudah diterima, tapi posisinya lahan plasma tidak jelas dimana. Hal ini juga membuat masyarakat bingung,” ujarnya.

Disamping itu, dijelaskan Wabup Kobar, terdapat sejumlah fasilitas umum berupa sekolah dasar, puskesmas, pos polisi, dan fasilitas umum lain yang masih masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIII yang perlu dikeluarkan dan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Untuk itu pihaknya dengan tegas mendesak perusahaan agar segera menyerahkan sertifikat milik masyarakat yang proses pembayaran plasmanya telah lunas.

"Karena sudah lama masyarakat teriak dan ada demo beberapa kali. Semoga ini bisa diselesaikan untuk kebaikan bersama,” tegas Wabup Ahmadi Riansyah.