News
·
26 Juli 2021 21:03
·
waktu baca 2 menit

Petani di Kotawaringin Barat Keluhkan Harga Pupuk di Atas HET

Konten ini diproduksi oleh InfoPBUN
Petani di Kotawaringin Barat Keluhkan Harga Pupuk di Atas HET (731)
searchPerbesar
Ilustrasi
InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Petani di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah mengeluhkan harga pupuk bersubsidi dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Parahnya hal tersebut dilakukan oleh agen resmi pupuk yang ditunjuk pemerintah.
ADVERTISEMENT
Padahal pemerintah melalui regulasinya secara jelas melarang hal tersebut, dan diancam pencabutan izin operasional.
Salah seorang ketua kelompok tani yang tidak ingin disebutkan namanya, Senin (26/7/2021) mengatakan dinas terkait diminta segera turun tangan menindaklanjuti hal tersebut karena sudah merugikan para petani.
"Prakteknya dilapangan petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET. Untuk dinas yang terkait mohon dievaluasi bagi kios-kios yg menjual pupuk bersubsidi di atas harga HET terkhusus di Kobar," kata dia.
Lanjut sumber, sesuai HET pemerintah menetapkan untuk harga jenis pupuk urea per karung ditetapkan Rp 112.500 dan untuk jenis NPK di angka Rp 115.000, tetapi mereka diminta oleh kios tersebut menebus pupuk lebih tinggi Rp 11.000.
"Harga pupuk di kios tersebut lebih tinggi Rp 11.000, jadi urea Rp 123.500 dan NPK Rp 126.000," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, pihaknya enggan menyebutkan agen yang dimaksud. Karena menurutnya, akan memberikan dampak panjang terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kobar.
"Kios resmi pupuk bersubsidi. Saya gak mau  nyebutkan kiosnya karena bakal panjang. Saya sudah bikin pernyataan di Dinas TPHP bahwa saya tidak mau lagi nebus pupuk di kios tersebut mas. Maksud saya kelompok kami minta pindah kios," jelas dia.
Tidak hanya itu saja, petani juga terkadang diminta untuk menebus pupuk non subsidi padahal kuota pupuk subsidi sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) masih tersedia.
"Hanya boleh beli sekian karung, sisanya pupuk non subsidi padahal kuota subsidi yang diambil belum habis," tandasnya.
Menyikapi hal itu, Plt Kepala Dinas TPHP Kobar Kris Budi Hastuti menyatakan pihaknya akan menelusuri laporan kios yang menjual pupuk diatas HET.
ADVERTISEMENT
"DTPHP akan menelusuri ke lapangan sebagai bahan koordinasi ke dinas tekait yang mempunyai kewenangan pembinaan kepada distributor dan kios/pengecer pupuk bersubsidi," ucap Kris Budi Hastuti.
Ia berharap petani bisa mendapatkan hak pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah.
"Harapannya petani tidak dirugikan dan tetap mendapatkan haknya sebagai petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan," tutur Plt Kepala Dinas TPHP Kobar.
Reporter Lukman Hakim
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020