Deal of The Century dan Keberpihakan Donald Trump

Konflik Israel Palestina

Konflik Israel dan Palestina merupakan konflik yang telah terjadi selama beberapa dekade dan masih terjadi sampai saat ini. Konflik yang terjadi tidak hanya berpusat antara dua negara tersebut, namun juga melibatkan negara-negara lain serta organisasi internasional di dunia. Baxter dan Akbarzadeh (2018) dalam bukunya yang berjudul “Middle East Politics and International Relations” menjelaskan, diakuinya Israel sebagai sebuah negara berdampak pada terganggunya kestabilan politik di kawasan Timur Tengah.

Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, seperti faktor latar belakang agama dan keamanan. Bagaimana tidak, Israel merupakan negara Yahudi yang berdiri di regional dengan dominasi Islam yang kuat. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik yang dilatarbelakangi perbedaan kepercayaan. Israel juga beberapa kali berkonflik dengan negara tetangganya, sehingga tentu mengganggu keamanan di kawasan tersebut (Baxter dan Akbarzade, 2018).

Maka dari itu, konflik antara Israel dengan Palestina sudah seharusnya segera diselesaikan karena dampaknya terjadi sampai di tingkat regional, bahkan internasional. Beberapa rencana perdamaian sempat ditawarkan oleh pihak eksternal kepada kedua negara, namun sampai saat ini belum ada titik temu perdamaian. Salah satunya adalah rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Trump pada tahun 2020 yang disebut dengan “Deal of the Century”.

Deal of the Century

Rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Trump adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan konflik antara Israel dengan Palestina dengan membuat road map yang berisi pembagian kekuasaan di kawasan konflik. Upaya penyelesaian konflik dalam “Deal of the Century” meliputi beberapa poin penting, seperti status Yerusalem, perbatasan yang disetujui bersama, membuat kontrol keamanan, wilayah teritorial, pengungsi, pengaturan sumber daya alam seperti air, dan pendirian two-states country.

Dalam proposal tersebut, Trump mengakui pemukiman yang ditempati oleh Israel di Tepi Barat, meskipun Palestina bersikeras mengeklaim wilayah tersebut. Trump juga berencana melakukan demiliterisasi terhadap Palestina dan hidup berdampingan dengan Israel, selain itu wilayah Yerusalem menjadi Ibukota Israel dengan syarat menjaga kebebasan beribadah bagi orang Yahudi, Muslim, dan agama lain, sedangkan Ibukota Palestina berada di wilayah Yerusalem Timur (Farrell, 2020).

Sebelumnya Trump memang disinyalir memiliki hubungan politik yang dekat dengan Israel, bahkan dalam beberapa kesempatan, Trump juga menunjukkan kedekatannya dengan aktor politik Israel. Contohnya seperti pernyataan Trump pada tahun 2019 pada saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di mana ia mengatakan “Our relationship is powerful” setelah menandatangani proklamasi resmi yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah yang disengketakan yang dianggap PBB “diduduki” oleh Israel (Shesgreen, 2019). Pernyataan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa Amerika Serikat memiliki hubungan yang kuat dengan Israel.

sumber: unsplash.com

Setelah Trump menerbitkan poin-poin dari proposal tersebut, pihak-pihak yang terlibat langsung memberikan respon.

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel mengatakan pengumuman tersebut adalah hari yang bersejarah dan menyandingkannya dengan pengakuan Truman terhadap Negara Israel pada 1948. Sedangkan Mahmoud Abbas, Presiden Palestina memberikan respons yang berbanding terbalik dengan mengatakan bahwa Yerusalem dan segala hak Palestina tidak untuk dijual, dan semua proposal yang diajukan tidak akan mereka setujui. Lebih lanjut, Abbas menyatakan bahwa proposal tersebut adalah “slap of the century” (Farrel, 2020). Pernyataan dari Abbas tersebut merupakan simbol bahwa “Deal of the Century” merupakan proposal yang konyol dan “menampar” Palestina.

Dari sini kita dapat melihat bahwa proposal yang diajukan oleh Trump memiliki tendensi untuk lebih menguntungkan Israel dan merugikan Palestina. Maka dari itu, tidak mengherankan jika proposal tersebut mendapat feedback yang tidak begitu baik dari pihak Palestina.

Upaya perdamaian?

Pada akhirnya, penolakan mentah-mentah oleh kubu Palestina dan negara-negara Arab terhadap proposal yang ditawarkan oleh Trump, terjadi karena isi dari proposal tersebut yang lebih menguntungkan Israel. Trump terlalu berpihak terhadap Israel karena mengakomodasi keinginan-keinginan Israel, sedangkan tidak menuruti kepentingan Palestina. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana proposal tersebut memberikan solusi terkait konflik-konflik yang terjadi.

Maka dari itu, tujuan dari pembuatan proposal upaya perdamaian ini harus dipertanyakan kembali. Jika memang memiliki tujuan untuk mendamaikan Israel dan Palestina, seharusnya tendensi kedekatan politis harus dilepas oleh Trump, agar poin-poin perdamaian dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun jika isi dari proposal tersebut hanya menguntungkan satu pihak di mana pihak lainnya justru merasa dirugikan dan bahkan merasa bahwa proposal tersebut tidak masuk akal, maka kata “perdamaian” hanyalah sebuah pemanis untuk mewujudkan kepentingan politik salah satu pihak.

Referensi:

Baxter, K. & Akbarzade, S. (2018). Middle East Politics and International Relations. Routledge.

Farrel, S. (2020). What’s in Trump Middle East Plan. Reuters. Diakses pada 13 April 2021 dari https://www.reuters.com/article/uk-israel-palestinians-plan-explainer/what-we-know-about-trumps-middle-east-peace-plan-idUKKBN1ZR1JH?edition-redirect=uk

Shesgreen, D. (2019). Trump-Netanyahu: How two leaders reap political rewards from their cozy relationship. UAS TODAY. Diakses pada 11 Juni 2021 dari https://www.usatoday.com/story/news/world/2019/03/25/how-donald-trump-and-benajmin-netanyahu-israel-benefit-close-relationship/3249644002/