News
·
2 Juli 2021 15:02
·
waktu baca 10 menit

Korupsi Politik dan Reformasi Keuangan Parpol

Konten ini diproduksi oleh Aqidatul Izza Zain
Korupsi Politik dan Reformasi Keuangan Parpol (10130)
searchPerbesar
Ilustrasi. Dana kasus suap Bupati Nganjuk diduga mengalir ke Partai Politik, Polri masih mendalaminya. /Pixabay/
Korupsi politik memang sudah mewabah di Tanah Air. Data pelaku korupsi berdasarkan jabatan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, sejak tahun 2004 sampai Februari 2015 terdapat 78 anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka. Pastinya, mereka merupakan politikus tulen dan kader partai politik (Parpol).
ADVERTISEMENT
Belum lagi, adanya 13 Gubernur dan 45 Bupati/Wali kota yang menjadi tersangka KPK, semakin menunjukkan betapa banyaknya politikus yang terlibat korupsi. Tanpa disadari, korupsi politik diawali dari buruknya keuangan parpol. Maka perlu dilakukan suatu reformasi keuangan perpol.
Dari data KPK tersebut, meskipun banyak juga pelaku korupsi bukan dari lembaga politik (DPR dan DPRD). Tetapi, penulis meyakini bahwa mereka sebagian besar terlibat dalam salah satu domain korupsi politik yang pernah digariskan oleh Peter Larmour. Apalagi, tidak sedikit pimpinan lembaga/kementerian yang berasal dari parpol.
Oleh karena itu, penulis rasa bahwa pencegahan dan penindakan korupsi terutama harus diarahkan di bidang politik. Karena, bidang politik memiliki pengaruh sampai pada bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.
ADVERTISEMENT
Akibat banyaknya politikus yang terlibat korupsi dan mewabahnya korupsi politik saat ini. Sesungguhnya, telah menampilkan paradoksial peran dan fungsi parpol saat ini. Parpol merupakan salah satu pilar demokrasi. Bahkan, pendapat paling ekstrem para ahli politik dan demokrasi mengatakan, bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa kehadiran institusi parpol. Semuanya, ingin menyampaikan bahwa kehadiran, eksistensi, peran dan fungsi parpol amat penting dalam sistem politik dan kenegaraan kita yang demokratis.
Sumber utama korupsi politik di Indonesia, bukanlah karena lemahnya penegakan hukum. Korupsi politik timbul karena para politisi di Indonesia harus mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye dan kegiatan politik mereka, termasuk mendanai partai politiknya. Biaya politik di Indonesia relatif mahal.
Berdasarkan studi Hopkin (2004), praktik pendanaan partai menjadi soal utama yang memicu gelombang korupsi di sejumlah negara. Perlu dicatat di sini, timbulnya korupsi politik memang bukan disebabkan semata oleh permasalahan pendanaan partai. Tapi, studi ini memilih untuk fokus pada persoalan pendanaan partai, karena tema pendanaan partai merupakan salah satu masalah krusial partai, juga negara dan bangsa Indonesia secara umum, yang perlu dicarikan solusinya.
ADVERTISEMENT
Permasalahannya adalah kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan dana dari pemerintah yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai amat bergantung pada sumbangan orang per orang atau kumpulan orang. Saat ini hampir semua partai menggantungkan dirinya pada dana yang berasal dari pengurus atau simpatisan partai.
Oleh karenanya, pengaruh elite pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebijakan partai. Dengan kuasanya, para elite partai ini menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan atau kelompoknya.
Saat partai telah dikuasai oleh para elite, saat menduduki kekuasaan, elite partai ini amat rentan mengarahkan kebijakan untuk kepentingannya; melanggengkan kekuasaan politisnya dengan cara merekrut orang-orang dekatnya (relasi patron-client) untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Kondisi seperti di ataslah yang menjelaskan penyebab proses pendanaan partai politik di Indonesia relatif rentan terhadap potensi korupsi, utamanya sumber-sumber pendanaan partai yang berasal dari pejabat eksekutif, politisi di parlemen, dan kepala daerah.
ADVERTISEMENT
Setidaknya terdapat dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini. Pertama, bagaimana pola pendanaan partai politik di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana pola pendanaan partai yang relatif ideal untuk mencegah timbulnya korupsi politik di Indonesia?
Model Pendanaan Parpol Indonesia dan Dampaknya
Partai politik membutuhkan uang untuk proses pemenangan dalam kompetisi perebutan kekuasaan dalam pemilihan umum. Setelah berhasil meraih kekuasaan, partai politik terus mengakumulasi uang agar terus bisa bertahan dalam percaturan politik. Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik membutuhkan dana kampanye dalam jumlah besar. Namun, partai politik sesungguhnya tidak hanya butuh dana kampanye, tetapi juga dana untuk menggerakkan organisasi sepanjang waktu antara dua pemilu. Dana jenis ini juga tidak sedikit, karena demi menjaga kepercayaan rakyat, partai politik harus terus eksis melalui beragam kegiatan: operasional kantor, pendidikan politik, kaderisasi, unjuk publik (public expose), serta konsolidasi organisasi yang melibatkan kepengurusan tingkat pusat, daerah hingga pelosok desa.
ADVERTISEMENT
Pengaturan keuangan partai politik memegang peran yang sangat penting dalam mengatur partai politik agar tetap mengemban misi perjuangan rakyat dan terhindar dari penguasaan para pemilik uang. Namun usaha menjaga kemandirian partai politik itu belum berhasil karena pengaturan keuangan partai politik dalam undang-undang tidak dilakukan secara rinci dan konsisten. Jika tidak ada perbaikan, peran strategis partai politik dalam menentukan jabatan-jabatan politik, tidak hanya menyebabkan korupsi, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi.
UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 memang lebih banyak membuat pasal dan ayat dalam pengaturan keuangan partai politik dibandingkan dengan UU No. 31/2003. Namun dua undang-undang itu justru memberi banyak kelonggaran kepada partai politik dalam tata kerja organisasi kepartaian. Dari segi pendapatan misalnya, nilai batas maksimal sumbangan badan usaha dinaikkan; sedangkan dari sisi belanja tetap tidak ada pengaturan dan pembatasan. Partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan, tetapi ke mana laporan keuangan itu disampaikan agar mudah diawasi dan diakses publik, undang-undang tidak menyebutkan. Sementara beberapa ketentuan yang wajib ditindaklanjuti oleh AD/ART, dengan gampang diabaikan oleh partai politik karena ketiadaan sanksi.
ADVERTISEMENT
Di dalam UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 telah ditetapkan lima jenis pendapatan partai politik: iuran anggota, sumbangan perseorangan anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan badan usaha dan subsidi negara. Namun, partai politik masih mengalami sejumlah kendala misalnya, iuran tidak pernah digalang; sumbangan anggota yang duduk di legislatif maupun eksekutif, jumlahnya terbatas; demikian juga subsidi negara.
Sehingga, sumber pendanaan publik baik berasal dari iuran anggota dan subsidi negara tidak cukup signifikan memecah konsentrasi pendanaan oleh pemodal. Iuran anggota tidak menjadi perhatian serius bagi pembuat undang-undang, begitu juga di internal partai. Pengaturan iuran anggota dirasa sangat minim, bahkan dalam praktik iuran tidak berjalan. Hampir seluruh partai tidak menjalankan iuran anggota dan kalaupun berjalan tidak cukup signifikan untuk mendanai kebutuhan partai. Hal ini yang menyebabkan partai politik mengalami kesulitan pendanaan karena terbatasnya sumber dana untuk membiayai kegiatan partai politik: operasional sekretariat, konsolidasi organisasi, perjalanan dinas, pendidikan politik, dan unjuk publik.
ADVERTISEMENT
Begitu juga dengan subsidi yang diberikan negara berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilu. Dalam setahun, negara memberikan subsidi Rp. 108,- (seratus delapan rupiah) pertahun untuk satu suara yang diperoleh partai politik. Seperti Demokrat dengan perolehan suara 21.655.295 maka dalam setahun memperoleh anggaran Rp 2.338.771.860,- untuk kegiatan pendidikan politik. Bandingkan dengan kebutuhan operasional sekretariat (1,4M), Konsolidasi organisasi (8,2M), Pendidikan politik dan kaderisasi (33,7M), Unjuk publik (6,7M), dan Perjalanan dinas (1,2M) yang jika ditotalkan kurang lebih 51,2M.
Jumlah pendapatan yang tidak seimbang dengan belanja itulah yang menunjukkan adanya usaha-usaha mencari dana illegal. Partai politik cukup leluasa menggalang dana illegal, karena undang-undang partai politik tidak mengaturnya secara ketat.UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 melonggarkan pengaturan laporan keuangan tahunan partai politik. Akibatnya sejak 2007 tidak ada partai politik yang membuat laporan keuangan tahunan beserta daftar penyumbangnya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disebut-sebut dalam undang-undang menjadi tidak bermakna. Sementara itu, terhadap laporan pertanggung jawaban penggunaan subsidi negara, baik dari APBN maupun APBD, beberapa partai politik berusaha membuat laporannya, meskipun laporan itu tidak bisa dibaca BPK.
ADVERTISEMENT
Kenyataannya, penyusunan laporan pengelolaan keuangan partai politik yang ada selama ini kurang mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Fakta menunjukkan bahwa UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik gagal mengemban misi tersebut. Buktinya, partai politik di Indonesia belum mandiri dan bergantung terhadap pemodal besar. Dapat dilihat dari pengisian jabatan strategis partai oleh orang yang memiliki modal. Pucuk pimpinan umumnya mereka yang mengendalikan modal atau paling tidak memiliki akses terhadap pemodal. Akibatnya kebijakan strategis partai dikuasi oleh mereka yang mampu menggerakkan roda organisasi partai dengan kekuatan uang. Bahkan pencalonan Presiden 2014 sudah menunjukkan adanya dominasi orang-orang kuat (modal) yang akan diusung partai.
Kondisi itu tidak lepas dari bentuk pendanaan partai politik. Sumber dan bentuk pendanaan politik tertentu akan memengaruhi pembentukan karakter dan kebijakan partai yang dihasilkan. Pendanaan bersumber dari sebagian besar partisipasi anggota/kader/massa, akan membentuk partai yang lebih pro rakyat karena kebergantungannya terhadap partisipasi rakyat. Sebaliknya, pendanaan dari kelompok pemodal justru menjadikan partai tidak mandiri dan bergantung pada pemberi dana. Dampaknya, pengambilan kebijakan tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Bagi internal partai, proses regenerasi kepemimpinan tidak berjalan fair, dan yang muncul adalah oligarki partai. Partai akan semakin tertutup dan dikhawatirkan muncul personifikasi terhadap partai.
ADVERTISEMENT
Pelaporan Pendanaan Parpol dan Korupsi Politik
Di dalam UU Parpol, ada beberapa hal yang diatur terkait dengan laporan pertanggungajawaban keuangan parpol yaitu mulai dari rekening kas umum parpol, daftar penyumbang, laporan-laporan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan kas atas pemasukan dan pengeluaran keuangan parpol. Meskipun demikian, desain hukum yang ada di dalam UU tetap saja tidak bisa membuat parpol bersikap transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.
Penelitian Junaidi dkk (2011) menunjukkan dari hasil audit BPK justru banyak partai yang belum menggunakan subsidi negara untuk aktivitas seperti yang diatur PP 83/2012. Lebih miris, ketika diketahui banyak parpol yang belum menggunakan bantuan APBN secara proporsional, bahkan di beberapa daerah sebagian parpol tidak melaporkan penggunaan subsidi APBD. Sanksi yang telah diatur UU tidak pernah dijalankan sama sekali, yaitu penghentian bantuan negara pada saat tahun anggaran berjalan. Longgarnya pengaturan disertai dengan ketidaktegasan pemerintah dalam memberi sanksi, akhirnya membuat parpol tetap lalai dalam memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan parpol atas subsidi negara.
ADVERTISEMENT
Ketika, laporan pertanggungjawaban keuangan dari subsidi negara saja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Maka, bisa kita tebak bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan parpol atas sumber pendanaan yang tidak berasal dari negara. Secara umum, pelaporan penggunaan dana tersebut oleh UU diharuskan untuk diaudit oleh akuntan publik setiap tahunnya. Laporan dana yang diaudit, itu meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan arus kas.
Dari bahasa UU, tampak sekilas pengaturan ini cukup baik untuk meminta akuntabilitas dan tanggung jawab parpol atas penggunaan keuangan non-subsidi negara. Tetapi, setelah kita baca secara teliti terdapat kelemahan besar dalam konteks ini. Utama sekali, pengaturan ini mengabaikan prinsip transparansi yang sebenarnya sudah ditegaskan dalam UU sendiri (kontradiktif). Pengabaian prinsip transparansi itu, ditunjukkan dengan ketiadaan aturan bagi parpol untuk menyampaikan hasil audit akuntan publik kepada publik/masyarakat. Situasi ini semakin menggila, karena tidak ada sedikitpun sanksi yang diberikan kepada parpol yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Bahkan, ada pengurus parpol yang mengaku terang-terangan bahwa partainya tidak pernah membuat laporan keuangan tahunan
ADVERTISEMENT
Rekomendasi
Terkait dengan tulisan ini yang berusaha untuk menemukan model-model ideal dalam mengelola keuangan parpol. Penulis meyakini sepenuh hati, bahwa pertama yang harus didukung adalah kemauan parpol untuk mereformasi dirinya sendiri terutama untuk merevisi UU Parpol. Ketika parpol sudah bersedia dan sanggup untuk melakukan, maka perlu dikaji tentang berapa kebutuhan pendanaan masing-masing parpol. Kemudian, bagaimana rumus paling tepat memastikan subsidi negara sebesar 40% itu dapat diterima oleh semua pihak terutama masyarakat umum.
Kedua, langkah simultan perlu diambil untuk melengkapi upaya reformasi keuangan parpol ini. Langkah simultan itu, utamanya dilakukan dengan cara merevisi UU Pemilu. Karena, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pemilu yang dianut Indonesia sekarang, ini membuat pemilu menjadi sangat mahal. Akibatnya, banyak cara yang dilakukan oleh para politikus dan parpol baik sebelum maupun setelah pemilu untuk memenuhi kebutuhan dana kampanye. Hal ini, membuat ruang korupsi politik dan transaksi-transaksi gelap antara parpol dengan masyarakat terbuka lebar.
ADVERTISEMENT
Ketiga, pemerintah ataupun lembaga negara seperti Kemendagri, BPK, MA bahkan sampai aparat kepolisian. Ke depan, harus lebih tegas dalam menjalankan kewajiban maupun memberikan sanksi kepada parpol. Itikad baik lembaga-lembaga tersebut sangat berarti dalam upaya reformasi keuangan parpol untuk mencegah korupsi politik dan tipikor secara umum. Tanpa ketegasan mereka, pengaturan ideal yang kita coba bangun bersama hanya akan tetap menjadi macan kertas saja.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020