Apakah transportasi di Jakarta sudah berpihak pada wanita?

Para wanita yang ingin naik Transjakarta. Foto: Wanda Nur/kumparan

Dari 10 juta jiwa lebih penduduk Jakarta di 2018, separuhnya adalah perempuan. Jumlah penduduk wanita ini masih akan bertambah, dan diperkirakan populasi perempuan justru akan lebih banyak dibanding lelaki.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada akhir tahun lalu, jumlah penduduk Jakarta diperkirakan mencapai puncaknya pada 2040 yakni 11,28 juta jiwa. Rincinya, 5,44 juta jiwa laki-laki dan 5,84 juta jiwa perempuan.

Bertambah banyaknya jumlah penduduk artinya infrastruktur yang dibutuhkan juga semakin banyak. Terutama infrastruktur yang bisa menunjang mobilitas warga Jakarta, salah satunya transportasi.

Dengan jumlah penduduk mengisi separuh kota, kaum perempuan sudah seharusnya dilibatkan dalam rencana pembangunan infrastruktur transportasi, dan memiliki hak untuk menikmati sarana tersebut dengan aman dan nyaman.

Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya memiliki master plan untuk pengembangan transportasi kota megapolitan ini. Di antaranya;

Lima rencana akbar transportasi ini tentunya membutuhkan dana hingga ratusan triliun rupiah.

Namun, alangkah baiknya sebelum pembangunan ini berlangsung dilakukan terlebih dulu evaluasi atas infrastruktur transportasi eksisting. Terutama dari sisi keamanan dan kenyamanan untuk kaum perempuan, yang memadati separuh kota ini.

Apakah infrastruktur yang sudah dan akan terbangun cukup berpihak pada kaum perempuan? Perlu dicatat, perempuan memiliki peran signifikan dalam perkembangan ekonomi suatu negara.

Hal ini pernah ditekankan juga oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan Managing Director IMF, Christine Lagarde, dalam gelaran pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali, Oktober 2018.

“Jika di planet ini dari 7 miliar separuhnya adalah perempuan, apabila tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan pemikiran, bakat, dan potensinya, betapa banyak kesia-siaan,” ujarnya.

Dengan memberikan kesempatan bagi perempuan dalam aktivitas ekonomi, bisa memperkuat dan bahkan menambah pendapatan rumah tangga. Perempuan bukan dinilai sebagai beban, tapi mitra dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera.

Ilustrasi wanita traveling dengan kereta api Foto: Shutter Stock

Suami dan istri saling bahu membahu, sama-sama bekerja dan mencari nafkah demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan penghasilan yang lebih baik, kebutuhan gizi keluarga bisa tercukupi, dan akses ke pendidikan juga semakin terjangkau.

Salah satu kunci agar perempuan bisa berperan aktif dalam mendorong ekonominya adalah dengan dukungan infrastruktur. Infrastruktur transportasi yang mendukung akan sangat membantu pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan (economic empowerment).

Dengan infrastruktur yang terkoneksi dan jalur tempuh yang singkat, kaum perempuan lebih optimal mengelola waktunya untuk keperluan domestik dan kegiatan ekonominya.

Misal, seorang ibu untuk perjalanan ke kantor membutuhkan waktu 1,5 jam karena harus menempuh kemacetan. Dengan adanya MRT, perjalanan ke kantor bisa berkurang 30 menit. Sehingga ia bisa datang ke kantor lebih awal atau pulang lebih telat, tidak perlu terburu-buru untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya.

Akses mobilitas yang nyaman dalam bertransportasi, dalam efek yang lebih jauh bahkan bisa meningkatkan peran wanita dalam urusan kantornya. Si wanita, berpotensi mendapat promosi dan kenaikan gaji karena lebih produktif dan performa kerja lebih baik.

Menciptakan Infrastruktur yang Ramah dan Empower Wanita

Sektor transportasi memang identik dengan dunia yang maskulin, sehingga dalam pembangunan dan perjalanannya kurang memperhatikan dampak positif dan negatifnya bagi kaum perempuan.

Beberapa sarana transportasi sudah mencoba mengakomodasi hal ini, misalnya kereta commuter line yang menyediakan gerbong khusus perempuan untuk mengurangi risiko pelecehan seksual di kereta yang setiap hari tak pernah sepi.

Di Transjakarta dan MRT, sudah disediakan kursi khusus untuk ibu hamil atau penumpang lanjut usia.

Tapi, masih terdapat juga beberapa catatan yang bisa diperbaiki oleh penyedia transportasi. Misal anak tangga di beberapa stasiun MRT yang jumlahnya sangat banyak, sementara fasilitas eskalator belum optimal.

Ketersediaan toilet, di mana untuk toilet wanita sebenarnya dari sisi jumlah tidak bisa disamakan dengan pria. Sebab, dari sisi biologis struktur tubuh wanita lebih kompleks dibanding pria. Sehingga kaum wanita akan menghabiskan waktu lebih banyak di toilet ketimbang pria.

Gerbong khusus perempuan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Di kereta, sering dijumpai masalah yang dihadapi oleh wanita adalah tinggi pegangan tangan. Wanita yang tubuhnya tidak setinggi pria, kerap dijumpai kesulitan meraih pegangan yang tertempel di kereta.

Contoh lainnya adalah saat turun dari kereta, kerap dijumpai jarak yang cukup tinggi antara gerbang kereta dan lantai platform stasiun yang harus dipijak. Ini baru dari sisi yang kasat mata, dan dari sisi kenyamanan.

Dalam menciptakan infrastruktur yang memberdayakan perempuan, setidaknya terdapat dua faktor yang menjadi patokan; yakni kenyamanan dan keamanan.

Faktor kenyamanan lebih dari sisi bagaimana konstruksi infrastruktur mempertimbangkan kondisi fisik dan keterjangkauan akses bagi wanita. Faktor keamanan, lebih menekankan sisi psikologis wanita.

Perlunya Peran Wanita Dalam Kebijakan dan Rancangan Transportasi Publik

Agar kedua faktor tersebut itu dipenuhi, kehadiran perempuan dalam perumusan kebijakan sangatlah penting.

Hasil riset sebuah lembaga internasional menyebut dengan masuknya perempuan di jajaran direksi dan pengambilan keputusan, maka performa perusahaan bisa lebih baik dibanding sebelumnya.

Hal ini tentunya juga berlaku dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan pemerintah. Ini juga bisa mendorong pemerintah untuk mengejar target pembangunan berkelanjutan yang diciptakan bisa terwujud pada 2030 mendatang.

Menteri Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani Foto: IG: @susipudjiastuti115 @smindrawati

Mengutip hasil konferensi Aliansi Perempuan Internasional (International Allience of Woman) pada Oktober 2018, berikut adalah beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan dalam membangun infrastruktur yang mendukung perempuan.

Selain dari sisi pembangunan fisik tersebut, perlu ditekankan juga soal sosialisasi budaya soal kelayakan bersikap atau berperilaku terhadap perempuan di tempat publik.

Contoh paling nyata adalah membudayakan untuk tidak bersiul atau menggoda ketika perempuan melintas di jalur publik. Hal-hal seperti ini kadang masih dinilai wajar oleh sebagian warga, namun bisa diminimalisir jika terus dibudidayakan dan disosialisasikan norma-norma kesopanan kepada mereka.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung perempuan masih harus didorong di negeri ini. Peran perempuan harus diakui masih minim dalam pengambilan kebijakan, sebab bagaimanapun kaum wanita memiliki hak yang sama dalam menikmati sarana publik yang dibangun pemerintah.

Untuk mendukung keterlibatan perempuan ini, tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja.

Perlu kerja sama pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para aktivis pemerhati hak perempuan atau pengguna sarana umum yang duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang berdampak positif bagi semua pihak.

Wendy Haryanto, Jakarta Property Institute Executive Director.