Peningkatan Pelayanan bagi Perusahaan Berbasis Ekonomi Digital di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, kemudahan berusaha serta pemberian fasilitas atau insentif bagi perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi digital.

Kedua pihak menandatangani Nota Kesepahaman dari kesepakatan tersebut pada Jumat (4/5) di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Penandatanganan dilakukan oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dan Thomas Lembong sebagai Kepala BKPM RI.

Peningkatan pelayanan dilakukan guna menciptakan iklim investasi yang baik khususnya terkait perusahaan ekonomi digital di Jakarta. Menurut Thomas Lembong, Kepala BKPM RI, sepanjang tahun 2010 hingga 2017, realisasi investasi asing di Provinsi DKI Jakarta menyentuh angka 34 miliar USD dengan total proyek investasi hingga 27.601 proyek. “Hal ini menempatkan Provinsi DKI Jakarta di urutan kedua daerah tujuan investasi denga perdagangan sebagai salah satu sektor unggulan investasi,” tambah Thomas.

"Ini sangat sesuai dengan visi Jakarta sebagai Smart City untuk memberikan kemudahan usaha bagi investor dari dalam dan luar negeri khususnya di e-commerce," ungkap Anies. Beliau juga menambahkan bahwa Pemprov DKI akan menyiapkan desk di Mal Pelayanan Publik agar semua bisa datang ke situ.

Dengan peningkatan pelayanan ini, tentunya perusahaan berbasis ekonomi digital dapat lebih berkembang lagi di ibu kota serta turut membantu mewujudkan smart economy.

***

Artikel terbaru tentang Jakarta Smart City bisa diakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Pastikan juga mengikuti media sosial berikut untuk informasi terkini tentang Jakarta Smart City.