Tiga Cara Pemprov DKI Jakarta Menerapkan Kebijakan Non-Tunai

Kartu Uang Elektronik atau e-Money (Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan)

Giat mewujudkan cashless society melalui penerapan kebijakan non-tunai merupakan salah satu program yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta selama lima tahun belakangan. Mengapa harus non-tunai? Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tanpa uang tunai, setiap transaksi akan memiliki catatan elektronik sehingga mudah dilacak.

Untuk mendukung kebijakan non-tunai, Bank DKI yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membangun sebuah sistem keuangan bernama Cash Management System. Sistem ini telah digunakan oleh 770 instansi pemerintahan di bawah Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI juga memiliki JakOne yang memiliki banyak manfaat, misalnya sebagai alat pembayaran dan penyaluran subsidi.