Bukan Soal Capres, PA GMNI Jambi Harap Kongres ke IV Jadi Ajang Adu Gagasan

Konten Media Partner
4 Desember 2021 21:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekretaris DPD PA GMNI Provinsi Jambi, Muhammad Fayzal. (foto: istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris DPD PA GMNI Provinsi Jambi, Muhammad Fayzal. (foto: istimewa)
ADVERTISEMENT
Jambikita.id - Kongres IV yang diadakan para alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2021 di Bandung, Jawa Barat, sempat disangka menjadi momen untuk membicarakan pemilihan presiden, dan menyiapkan sikap politik praktis.
ADVERTISEMENT
Padahal, kongres itu sejatinya diadakan untuk pemilihan Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI, lalu menjadi wadah membangun gagasan yang berbasis nasionalisme, marhaenisme, dan tentu saja sesuai dengan pancasila.
Sekretaris DPD PA GMNI Provinsi Jambi, Muhammad Fayzal mengatakan jangan sampai kongres besar itu menjadi ajang dukung-mendukung orang yang dikabarkan maju sebagai calon presiden.
Menurutnya, kongres ke -IV harus menjadi wadah dialektika atau adu gagasan untuk membangun Indonesia.
"Silahkan keluarkan gagasan untuk membangun Indonesia. Kalau untuk politik praktis wadah ini menjadi sempit. Kta harus berdiskusi yang besar dari itu juga, yakni merumuskan kebijakan," ujarnya, Sabtu (4/12).
Sikap politik praktis, kata Fayzal, bakal meruntuhkan persatuan GMNI. Kondisi itu menjadikan GMNI sulit berkontribusi untuk Indonesia, sehingga politik praktis harus dihindarkan dalam kongres itu.
ADVERTISEMENT
Ia pun mengatakan GMNI merupakan wadah untuk orang-orang dari berbagai kalangan. Orang yang tergabung dalam partai, akademisi, orang yang bekerja di badan pemerintahan, dan lainnya, ada di organisasi besar tersebut.
"Ini kan wadah untuk banyak orang. Semua bisa berafiliasi di sini. Di sini ada kalangan partai, akademisi, dan yang bekerja di pemerintahan. Kalau untuk politik praktis organisasi ini menjadi kerdil," tuturnya.
Dia pun berharap GMNI bisa menjadi contoh untuk menghindari buruknya politik identitas, lalu berada di garda terdepan untuk mewujudkan persatuan.
"Politik indentitas seharusnya tidak muncul lagi, khususnya di pilpres. Dan ini membela masyarakat, sampai ke suku, ras, dan agama. Sebenarnya tidak perlu seperti itu," pungkasnya.
(M Sobar Alfahri)