Rakor Virtual: Fasha Sampaikan "Curhatan" Wali Kota se-Indonesia ke Mendagri

Saat Wali Kota Jambi video conference bersama Mendagri RI. Foto: Jambikita.id

Jambikita.id - Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, yang juga bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi, mengikuti rapat virtual (video conference) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.

Syarif Fasha juga menjadi satu-satunya perwakilan Wali Kota se-Indonesia yang mendapat kesempatan berbicara dalam rapat secara online tersebut. Turut mendampingi Wali Kota Fasha, Kapolresta Jambi, Wawako Maulana dan Sekda Kota Jambi Budidaya.

Bertempat di Command Center Gugus Tugas (Task Force) Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi, Selasa (7/4) kemarin, Rapat Kordinasi virtual bersama Mendagri tersebut, juga dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Antara lain, Menteri Perindustrian RI, Menteri Tenaga Kerja RI, Menteri Negara BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, Ketua APINDO, Ketua Kadin, Gubernur se-Indonesia dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Dalam rapat itu, Mendagri Tito Karnavian memberi arahan terkait langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, baik Pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus selaras dengan arahan pemerintah pusat dan terkordinasi dengan baik antara satu dengan lainnya.

Selain itu, beberapa menteri terkait yang turut hadir dalam rapat itu, juga memberikan arahan terkait tugas pokok masing-masing kementerian dalam mendukung upaya penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, beberapa kepala daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan masing-masing yang dihadapi didaerahnya dalam melawan pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten se-Indonesia di wakili oleh Bupati Banyuwangi, Azwar Annas.

Sedangkan untuk Pemerintah Kota se-Indonesia dan Provinsi Jambi sendiri, diwakili oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Dalam laporannya, Wali Kota Fasha yang juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyampaikan "curhatan" seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik pemerintah kota maupun kabupaten.

Dalam kesempatan itu Fasha menyampaikan 8 poin, permasalahan yang saat ini dihadapi oleh seluruh Pemda Tingkat II di Indonesia.

"Terkait bantuan pusat kepada kabupaten/kota, kami sangat berharap bantuan tersebut langsung disampaikan ke kabupaten/kota, karena kami semua merasa bantuan pusat yang diserahkan melalui pemerintah provinsi, pembagiannya tidak adil ke kabupaten/kota, sedangkan seluruh kabupaten/kota adalah ujung tombak yang berjibaku dengan wabah ini," kata Fasha.

Selanjutnya Fasha juga menyampaikan bahwa APBD seluruh kabupaten/kota, saat ini telah dialokasikan untuk kegiatan pencegahan Covid-19 dan pelaksanaanya melibatkan Forkompimda. Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), Fasha juga melaporkan bahwa pemerintah kota dan kabupaten telah menghitung dana serta jumlah penerima yang berhak.

Namun Fasha meninta kejelasan pemerintah pusat, apakah bantuan tersebut nantinya akan menggunakan dana APBD atau dana dari pusat (APBN). Wali Kota Fasha juga menyoroti kebijakan penurunan harga tiket pesawat.

Dalam kesempatan itu, Fasha meminta kepada Menteri BUMN agar memperhitungkan dan mempertimbangkan untuk tidak menurunkan harga tiket pesawat, seperti yang terjadi pada harga tiket Garuda yang saat ini turun hingga 50%. Pasalnya menurut Fasha, jika harga diturunkan niscaya akan memancing orang untuk mudik ditengah ancaman wabah Covid-19 ini.

Sementara kepada Menteri Tenaga Kerja RI, Wali Kota Fasha juga menyampaikan kegelisahan masyarakat, terkait rencana pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana Kartu Prakerja, sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, baik yang di PHK atau dirumahkan oleh perusahaan.

"Kepada Ibu Menteri (Menaker-red.), kami laporkan bahwa kabupaten kota sudah mendata warga yang terdampak PHK ataupun dirumahkan, untuk menerima dana Kartu Prakerja. Namun kami minta kejelasan terkait teknis pelaksanaannya, agar tidak membingungkan masyarakat dan kami tidak dituduh PHP (Pemberi harapan palsu-red)," sebutnya.

Untuk tata kelola persediaan gula, Fasha juga melaporkan kepada Menteri Perdagangan terkait stok gula yang menipis, terjadi disemua daerah. Bahkan kepada Menteri PU, Wali Kota Fasha juga meminta perhatian khusus untuk perbaikan jalan Sungai Lilin, karena ruas jalan tersebut, merupakan jalan utama jalur distribusi kebutuhan pokok di Pulau Sumatera.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Jambi dua periode itu juga menyampaikan permintaan khusus kepada Mendagri, agar Mendagri membuatkan edaran kepada Gubernur, agar dana APBD Provinsi dialokasikan untuk membantu kabupaten kota berjuang dalam upaya penanganan Covid-19 didaerahnya.

"Curhatan" seluruh kepala daerah kabupaten kota yang disampaikan oleh Fasha itu pun mendapat atensi khusus dari Mendagri dan beberapa menteri terkait.

Bahkan untuk poin terakhir permintaan Wali Kota Jambi itu, akan segera ditindaklanjuti oleh Mendagri dalam waktu dekat, yaitu mengeluarkan edaran kepada seluruh Gubernur untuk mengalokasikan dana Provinsi, untuk membantu daya juang kota/kabupaten dalam penanganan Covid-19, termasuk perbaikan jalan lintas Sumatera di daerah Sungai Lilin Sumatera Selatan.