Aturan Niaga Daring Terbaru India Fokus ke Regulasi Data

Flipkart (Foto : Reuters)

India mengeluarkan rancangan kebijakan baru untuk sektor niaga daringnya hari Sabtwu waktu setempat yang fokus pada lokalisasi data, peningkatan perlindungan privasi, dan langkah-langkah mencegah penjualan barang palsu.

Perombakan yang diajukan ini berpotensi menambah biaya operasional sektor tersebut, dibuat dua bulan setelah India memodifikasi regulasi terkait investasi asing langsung pada niaga daring.

Kebijakan tersebut memaksa Amazon.com dan Flipkart, unit bisnis Walmart untuk merestrukturisasi bisnisnya di India, dan aturan terbaru Sabtu kemarin menambah pekerjaan rumah mereka.

“Di masa depan, aktivitas ekonomi kemungkinan besar membuntuti data,” demikian ditulis dalam rancangan kebijakan tersebut.

“Maka dari itu adalah vital untuk kita mempertahankan kontrol atas data demi memastikan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.”

Aturan baru tersebut meminta penempatan lebih banyak pusat data dan ladang server di dalam negeri.

Bank sentral India pada tahun 2018 memaksa penyedia jasa pembayaran seperti Mastercard dan Visa untuk menyimpan data pengguna layanannya di India di server lokal.

“Akan diambil langkah-langkah guna mengembangkan kapasitas untuk penyimpanan data di India,” tulis rancangan aturan niaga daring ini.

“Kalangan industri diberikan tiga tahun untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan penyimpanan data.”

Flipkart dan Amazon menyebut sedang mencermati rancangan aturan ini dan akan memberikan masukan kepada pemerintah.

Rancangan aturan ini juga ingin membuat ‘kerangka legal dan teknologi’ yang dapat membantu penerapan batasan untuk arus lintas batas dari data yang dihasilkan oleh para pengguna, langkah yang dinilai tidak hanya berpengaruh bagi platform niaga daring tapi juga media sosial seperti Google dan Facebook.

India juga berencana memandatkan kepada semua perusahaan niaga daring untuk memberikan akses terhadap datanya di luar negeri kapan pun terbit permintaan resmi. Selain itu, perusahaan lokal dilarang membagikan datanya di luar negeri dengan perusahaan lain meskipun pengguna telah menyetujuinya.