Bermuda Buat Regulasi untuk Mata Uang Virtual

Mata uang virtual (Foto : Reuters)

Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Bermuda, David Burt memperkenalkan regulasi baru untuk penawaran koin perdana saat berbicara di hadapan parlemen, demikian diberitakan harian Royal Gazette.

Kerangka regulasi ini mendeskripsikan syarat informasi minimum untuk proyek ICO dan menetapkan batas yang perlu ditaati perusahaan untuk melakukan ICO.

Berbicara di hadapan majelis rendah Parlemen Bermuda, Burt menggariskan regulasi yang akan mewajibkan pelaksana ICO untuk menyediakan informasi mendetil tentang ‘semua pihak yang terlibat dengan ICO bersangkutan.’

Pelaksana harus mengeluarkan peninjauan untuk proyeknya, termasuk di antaranya aspek kunci dari produk atau jasa, pangsa pasar, sistem pendanaan, jumlah uang yang hendak dihimpun, dan aspek teknis terkait perangkat lunak dan spesifikasi blockchain.

Burt dikutip Cointelegraph menyatakan bahwa beberapa rancangan undang-undang yang baru akan diajukan sebelum musim panas akan memperluas kekuatan hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perdana Menteri juga menambahkan bahwa Bermuda telah mengembangkan wadah hukum yang menyikapi ambiguitas hukum di sektor industri fintech dan blockchain.

PM Burt menyatakan untuk merespon permintaan pasar, pemerintah Bermuda siap mengembangkan kerangka hukum untuk perusahaan Distributed Ledger Technology (DLT), dengan mengesahkan Digital Asset Business Act 2018.

Aturan baru ini menetapkan batasan jelas untuk blockchain dan bisnis terkait mata uang virtual serta melindungi hak dari klien potensial maupun yang telah ada.