PKS Beri Skor 6 untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

PKS (Foto: pks-sidoarjo.org)

PKS menyampaikan hasil evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (24/10). Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian, mengungkapkan pihaknya menilai pemerintahan Jokowi-JK selama 3 tahun ini layaknya mendapat skor 6.

"Kalau diberi skor, kami bernilai 6, atau C," jelas Pipin di Kantor DPP PKS, Selasa (24/10).

Dia mengatakan bahwa PKS memandang ada 5 hal di bidang politik dan hukum yang harus disoroti. Pertama adalah soal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara berkala mengalami penurunan.

Pipin menerangkan, penurunan tersebut melihat data statistik tahun 2014 sebesar 73,04 persen, tahun 2015 sebesar 72,82 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 70,09 persen. "Penurunan itu disebabkan faktor kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi," ujarnya.

Kedua, PKS menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah mengabaikan Nawacita yang diusung. Tepatnya poin pertama Nawacita yang menyebut menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Menurutnya pengabaian itu ditunjukan dengan memberlakukan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017.

"Perppu ini telah memberikan rasa tidak aman terhadap warga negara, mencederai prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak partisipasi publik dalam pengawasan jalannya pemerintahan," jelasnya.

Ketiga, pemerintahan Jokowi-JK membiarkan negara dalam keadaan lemah menyoal pemberantasan korupsi.

"Hal itu terbukti dalam upaya pelemahan terhadap KPK dengan membiarkan penggunaan hak angket DPR oleh partai pendukung Pemerintah terhadap KPK yang tidak proporsional," imbuh Pipin.

Presiden RI, Jokowi Dodo mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi semua masyarakat Indonesia (Foto: Ananda Wardhiati Teresia)

Keempat, di era pemerintahan Jokowi-JK tahun ketiga ini PKS melihat adanya penegakan hukum yang tidak imparsial. Saat ini, kata dia, ada penerapan hukum yang represif terutama terhadap lawan politik pihak pemerintah, diantaranya kepada beberapa tokoh, ulama, dan mahasiswa.

"Aksi mahasiswa yang mengevaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang menginap dibubarkan dan aktifisnya ditangkap serta ditersangkakan, sedangkan ada aksi hingga larut malam dibiarkan. Seharusnya semangat equality before the law diberlakukan bagi semua warga negara," papar Pipin.

Kelima, lanjut Pipin, polemik antara TNI dan Polri soal impor senjata seharusnya tidak terjadi jika pemerintah melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Kami berharap ke depan pemerintah dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut supaya tujuan kita membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri tercapai," kata dia.

Reporter: Adhim Mugni Mubarak