"Setya Novanto Gagal Jalankan Tugas Sebagai Ketua DPR"

Setya Novanto di KPK (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Setya Novanto mengirimkan surat permintaan agar tak dicopot dari jabatan sebagai ketua DPR. Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, permintaan politikus Golkar itu tak patut menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebab, kata dia, Setya Novanto memang sudah tak pantas lagi untuk memimpin DPR dengan status tersangka dan telah ditahan karena kasus korupsi e-KTP. Terlebih, Lucius menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Setya Novanto juga terlah menghilang.

"Dugaan korupsi itu didasari adanya bukti-bukti telah menunjukkan bahwa Setnov sesungguhnya telah melakukan penyimpangan kekuasaan dengan memanfaatkan kekuasaan bagi kenikmatan diri sendiri," kata Lucius dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/11).

"Dia (Setya Novanto) juga gagal menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab ketika ada dugaan dirinya terlibat dalam kasus korupsi," tegasnya.

Lucius menduga, permintaan Novanto agar jabatannya tak diganti tersebut didorong oleh keinginan untuk terus mengeruk kenikmatan kekuasaan. Padahal, ia menilai bahwa sebenarnya jika kepercayaan masyarakat sudah hilang, seorang pemimpin sudah tak berguna lagi.

"Ketika kepercayaan orang-orang yang dipimpin sudah hilang, sesungguhnya seorang pemimpin tak berguna lagi. Dia menjalankan kepemimpinannya hanya untuk dirinya sendiri. Karena yang dipimpin sudah kehilangan kepercayaan, maka keputusannya pun sudah kehilangan legitimasi," kata dia.

Lucius berharap MKD bisa secepatnya memutuskan pemberhentian Setya Novanto dari ketua DPR. Pemberhentian Setya Novanto menurutnya merupakan sumbangan DPR untuk memastikan kehormatan lembagan terus terjaga.

"Dan kehormatan lembaga itu tak semestinya digadaikan kepada permintaan seorang yang diduga mencederai kehormatan lembaga tersebut," ujar Lucius.

Surat Tertulis Setya Novanto (Foto: Dok. Istimewa)