Survei ICW-Polling Center: Pemerintah Belum Berhasil Cegah Korupsi

Survei Nasional Anti-Korupsi (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Presiden Joko Widodo dan KPK dipercaya masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Namun, keberhasilan pemerintah tersebut masih sebatas penindakan karena masyarakat menilai belum ada perbaikan soal pencegahan korupsi.

Hal tersebut diungkapkan melalui penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Business Links Polling Center.

ICW dan Polling Center meneliti 2.235 responden di 34 provinsi. Presiden dan KPK sama-sama meraih kepercayaan masyarakat mencapai 86%.

"Kami lihat figur Jokowi terlihat dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, seperti OTT (operasi tangkap tangan)," kata peneliti ICW, Febri Handri, saat memaparkan hasil penelitiannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).

Namun, di saat bersamaan, menurut penelitian tersebut, masyarakat menilai belum ada perbaikan di sisi pencegahan. Terlihat di tahun 2017, 32% warga percaya korupsi di Indonesia tidak berubah, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 15%.

Febri melihat hal tersebut terjadi karena pemberantasan korupsi masih dinilai sebatas penindakan belum pencegahan.

"Apresiasi positif pada Presiden dan KPK bisa saja semacam persepsi yang bisa didominasi sama penindakan, tapi pencegahannya berkurang," kata Febri.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif pun menerima hasil penelitian tersebut. Dia mengapresiasi kepercayaan masyarakat kepada KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kami apresiasi sebagian masyarakat optimistis, tapi di saat yang sama mereka juga lihat korupsi banyak kejadiannya. Terus terang melihat trend ini perlu kita waspadai agar tahun depan makin sedikit masyarakat Indonesia terkena korupsi," kata Laode.

Sementara itu,Deputi 2 Kantor Staff Presiden Bidang Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Kantor Staff Kepresidenan Yanuar Nugroho tidak menampik hasil penelitian ICW dan Polling Center tersebut.

Yanuar pun menilai langkah untuk menggandeng instansi lain untuk memperkuat kerjasama pemberantasan korupsi pun diperlukan. "Rancangan Inpres No 10 tahun 2016 mudah-mudahan bisa disetujui. Dengan strategi ini, agar upaya anti korupsi semakin bersinergi," kata Yanuar.