H.W. Daendels: Memang Penguasa Korup, Bukan Korban Fitnah

Jarang ada yang beruntung menikmati kemasyhuran sepanjang H.W. Daendels, padahal, rezimnya di Hindia Belanda pendek saja. Pada Januari 1808 ia tiba dengan cara tak lazim di Pulau Jawa, dan setelah memerintah tiga tahun, sampai Mei 1811, ia dipanggil pulang ke Eropa, tepatnya ke Paris, untuk menghadap Kaisar Napoléon Bonaparte di istana Tuileries.

Sejak itu, sepanjang abad ke-19, para pengamat sejarah menilai pemerintahannya secara emosional. Demikian pula di abad ke-20. Penggambaran yang dominan bersifat partisan, mengesankan bahwa Daendels tak bercela. Sebutlah O. Collet dalam buku L’ile de Java sous la Domination Française (1910) atau B.H.M. Vlekke dalam karya tersohornya yang terbit pada 1943, Nusantara: A History of Indonesia. Selain memuji “dia menghasilkan banyak”, Vlekke juga menyebut “citra Daendels tercemar oleh aspek buruk perombakan yang gencar.”

Kini, hampir genap 210 tahun berakhirnya kekuasaan Daendels di Hindia, suara Vlekke itu kembali bergema. Ia disebut korban fitnah. Ia tidak sepenuhnya jahanam. Proyek agungnya, Jalan Raya Pos, bukan hasil kerja paksa, melainkan kerja berupah. Tak kepalang tanggung, kata orang, dia mengalokasikan 30.000 ringgit ditambah uang kertas bejibun. Cilakanya, kebaresan hati Daendels itu dikhianati elite pribumi sehingga upah tak pernah sampai ke rakyat pekerja. Sebab itu jangan salah: kalau Daendels diejek sebagai Mas Galak oleh orang Sunda, itu artinya ia galak terhadap korupsi, bukan kepada rakyat pribumi.