Ibu Kota Keraton dan Jatah Preman

Bila membaca arsip mengenai ibu kota keraton pada masa lampau, kita akan dengan mudah mengetahui bahwa setiap kediaman raja, pangeran, pejabat dan bangsawan serta orang kaya dijaga oleh para jagoan dengan gerombolannya, yang kadang-kadang berjumlah ratusan hingga ribuan orang.

Tak pelak lagi, kalau terjadi konflik antar-bangsawan atau pejabat serta orang kaya, otomatis para jagoan mereka ikut terlibat. Begitu pula, jika antar-jagoan berselisih tak terelakkan lagi mengikutkan tuan-tuan mereka yang bertindak sebagai pelindung. Seorang raja yang ingin menegakkan kekuasaannya juga menggunakan para jagoan, yang dalam buku sejarah disebut sebagai para tukang pukul raja. Dalam sejarah ada istilah gali, bromocorah, benggolan, berandal, weri, blater, kecu, becokok, preman, dan lain-lain yang semua mengacu kepada jagoan. Berbagai istilah ini bergantung pada daerah, waktu, serta fungsi yang dijalankan. Tetapi semua itu menjelaskan bahwa peran jagoan bukan sesuatu yang asing dalam masyarakat dan sejarah Indonesia. Sejarahnya panjang berakar sejak zaman raja-raja dulu. Mereka menjadi kelas berkuasa—ruling class atau political class—paling tua dan lazimnya adalah para ahli kekerasan yang dapat memaksakan kehendak mereka atas penduduk.

Kelas berkuasa sebagai kelas penakluk yang membudayakan kekerasan sejak zaman prakolonial sampai milenial membuat peran jagoan bukannya pudar, melainkan tumbuh subur lestari. Berita yang santer dekat akhir Februari 2022 ini, tentang diangkatnya seorang preman dan jagoan sebagai staf ahli Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya DKI Jakarta, adalah buktinya. Sebelumnya juga disebut-sebut tentang preman yang diikutsertakan dalam pembahasan RUU IKN selain mengikutsertakan akademisi setingkat profesor dan pengusaha. Hampir bersamaan ramai berita kantor pusat organisasi yang identik dengan preman, Pemuda Pancasila, akan ikut dipindah ke ibu kota negara yang baru. Hal ini yang menyatakan petinggi parlemen dan menjadi Wakil Ketua Pemuda Pancasila.