• 0

Aksi Teroris jadi Inspirasi AS Minta Akun Medsos Wisatawan

Aksi Teroris jadi Inspirasi AS Minta Akun Medsos Wisatawan



Terorisme di San Bernardino

Polisi menangkap Syed Rizwan Farook dan Tashfeen Malik di San Bernardino (Foto: Reuters/Mike Blake)

Kantor imigrasi dan perbatasan Amerika Serikat punya aturan baru yang meminta informasi akun media sosial bagi wisatawan asing yang hendak masuk ke wilayahnya. Desakan membuat aturan macam ini salah satunya dilatarbelakangi oleh tragedi terorisme di San Bernardino, California pada 2 Desember 2015.
Aksi terorisme San Bernardino dilakukan oleh pasangan suami istri Muslim asal Pakistan, Syed Rizwan Farook dan Tashfeen Malik, dan satu orang lagi yang kini berada di tahanan. Mereka melepas tembakan ke orang di sekitar fasilitas penyandang cacat yang menewaskan 14 orang dan 22 lainnya terluka. Pasangan suami istri itu tewas dalam baku tembak dengan polisi.
Akibat insiden ini, pemerintah Presiden AS Barack Obama dinilai gagal mengindentifikasi tanda awal aksi radikal penembakan di San Bernardino tersebut.
Beberapa tahun yang lalu sebelum aksi terorisme yang dilakukan, Farook dan Malik rupanya pernah mengekspresikan dukungannya mengenai jihad dan kelompok ISIS melalui akun Facebook.
Identitas para pelaku ini kemudian mulai ditelusuri. Kantor imigrasi dan perbatasan AS mengizinkan Malik masuk ke AS pada 2014 memanfaatkan visa kelas K1, di mana visa tersebut memungkinkan orang asing datang ke AS untuk menikah dengan warga negara AS, yaitu Farook yang kebetulan memiliki paspor AS.
Aparat penegak hukum juga menggali informasi keduanya dari Internet. Beberapa tahun lalu sebelum kejadian, diketahui pelaku pernah mengekspresikan dukungannya terhadap kelompok ISIS melalui akun Facebook.

Data di iPhone
Untuk mengetahui lebih lanjut hubungan Farook dan Malik dengan kelompok radikal, aparat setempat melakukan investigasi terhadap ponsel pintar keduanya. Aparat sempat mengalami kesulitan membuka ponsel iPhone milik keduanya karena berada dalam keadaan terkunci.
Aparat FBI sempat meminta Apple untuk membuka kunci iPhone tersebut guna kepentingan penyelidikan. Tetapi, Apple menolak permintaan itu karena perusahaan menjunjung tinggi privasi pengguna dan aksi pembukaan kunci iPhone itu dinilai dapat melanggar hak konsumen.
"Pemerintah AS menuntut Apple untuk melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang mengancam keamanan para konsumen kami," ujar CEO Apple, Tim Cook, dalam pernyataan resmi. "Kami menentang perintah ini, yang akan memengaruhi hal-hal melebihi kasus hukum," tambah Cook seperti dilaporkan BBC.

iPhone 5c

Apple iPhone 5c (Foto: UveX via Pixabay.)

FBI akhirnya melakukan peretasan atas iPhone milik Farook untuk mendapatkan informasi detail tentang pelaku. Dari sana diketahui keduanya mendapat bantuan dari pihak lain dalam meluncurkan serangan.
Apple mengklaim peretasan yang dilakukan FBI tidak memberikan informasi apapun, tetapi FBI menyatakan terdapat data penting yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Desakan Parlemen dan DHS
Sejak insiden penembakan itu, sejumlah anggota parlemen AS, termasuk Senator negara bagian Arizona John McCain dan politikus dari Partai Republik Michael McCaul, mendesak Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security/DHS) untuk lebih serius dalam memantau warga asing yang masuk ke AS, termasuk memeriksa akun media sosialnya yang berpotensi memiliki hubungan teroris seperti ISIS.
Pada Juni lalu, DHS mengeluarkan proposal rancangan kebijakan baru yang kemudian disahkan oleh pemerintah AS belum lama ini.
Dalam kebijakan baru itu, para wisatawan asing akan ditanyakan kepemilikan akun media sosial yang aktif, seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Vine, sampai Google+, ketika melakukan pengajuan visa melalui sistem elektronik ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
"Mengoleksi data media sosial akan membantu proses investigasi teror yang ada dan memberikan DHS kejelasan dan memantau kemungkinan aktivitas kejahatan," demikian pernyataan dari pihak DHS seperti dikutip dari Politico.
Sejauh ini pencantuman informasi akun media sosial belum bersifat wajib (opsional) dan belum jadi pertimbangan utama menolak wisatawan yang hendak masuk ke Negeri Paman Sam.

TeknologiMedia SosialTerorismeAmerika SerikatWisatawan

500

Baca Lainnya