• 6

Ramai-ramai Tolak Aturan Baru AS Minta Akun Medsos Wisatawan Asing

Ramai-ramai Tolak Aturan Baru AS Minta Akun Medsos Wisatawan Asing



Pegawai Imigrasi Amerika Serikat

Pemeriksaan imigrasi di Amerika Serikat. (Foto: US Customs and Border Protection/ www.cbp.gov)

Kebijakan baru kantor imigrasi Amerika Serikat (AS) yang mulai menanyakan akun media sosial wisatawan asing, menuai kontroversi dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari perusahaan teknologi yang menyediakan layanan media sosial.
Permintaan mencantumkan informasi akun media sosial merupakan sebuah kebijakan baru yang berlaku dua pekan sebelum tahun 2016 berakhir. Sifatnya belum wajib, dan belum jadi pertimbangan utama dalam menolak kedatangan wisatawan ke AS. Pencantuman itu bisa ditemukan ketika mengisi identitas diri dalam formulir pengajuan visa secara elektronik, ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
Beberapa raksasa perusahaan internet seperti Google, Facebook, dan Twitter, menentang kebijakan yang dicanangkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) tersebut. Ketiga perusahaan yang tergabung dalam organisasi Internet Association ini mengatakan kebijakan tersebut dapat mengurangi kenyamanan dalam menggunakan media sosial dan kebebasan berpendapat di dunia maya.
Internet Association juga menganggap kebijakan ini dapat memberikan akses kepada kantor imigrasi AS untuk melihat kehidupan pribadi wisatawan atau pendatang asing.
"Jika pemerintah AS menyetujui rancangan DHS tersebut, maka kemungkinan negara lain pun akan mengikuti peraturan yang sama bagi para pengunjung yang datang ke negara mereka, termasuk warga Amerika Serikat," ujar Internet Association seperti dikutip Politico.
Menurut Internet Association, kebijakan ini bisa saja digunakan di negara demokrasi dan juga non demokrasi, termasuk negara yang memiliki hak asasi manusia (HAM) dan proses hukum yang berbeda dari AS.
Menurut laporan Politico, permintaan mencantumkan akun media sosial itu berlaku sejak Selasa pekan lalu kepada wisatawan asing yang negara asalnya memiliki hubungan program bebas visa dengan AS. Sejumlah akun media sosial yang ditanyakan adalah ASKfm, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Vine, VKontakte, sampai GitHub.
Kebijakan baru ini datang di tengah upaya Washington meningkatkan kemampuan menolak individu ke AS yang punya hubungan dengan kelompok teroris. Namun, sederet kritik dilayangkan kepada kantor imigrasi yang dinilai tak perlu melakukan hal tersebut, salah satunya oleh Emma Llansó , direktur proyek kebebasan berekspresi Center for Democracy and Technology (CDT) di AS.
Beberapa organisasi lain yang turut mengkritik adalah American Civil Liberties Union (ACLU), Electronic Frontier Foundation, dan New America Foundation.
"Program ini dapat mengganggu privasi individu dan kebebasan berekspresi, juga dapat mengawali aktivitas intelijen lanjutan terhadap akun-akun tersebut," ujar ketiga organisasi kepada Politico.
Sebuah petisi juga telah dibuat oleh organisasi Access Now untuk menggagalkan kebijakan tersebut. Access Now adalah sebuah organisasi di AS yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak pengguna internet.
Walau pemerintah akan bertanya secara sukarela kepada para wisatawan tentang akun media sosial, tetapi Access Now berpendapat para wisatawan ini akan merasa tertekan untuk menjawab dan hal ini tidakah adil.
"Pilihan untuk memberikan informasi (akun media sosial) memang secara suka rela. Tapi, dalam prosesnya memasuki Amerika Serikat akan membingungkan, dan sepertinya para pendatang akan mengisi kartu (yang termasuk informasi media sosial) dengan lengkap dibanding mengambil resiko akan diajukan pertanyaan lain yang mengintimidasi," ucap Nathan White, manajer legislatif senior dari Access Now.
Media sosial di era yang serba terhubung internet ini, memang telah menjadi gateway ke sejumlah identitas individu. Selera, keyakinan, pandangan politik, bahkan sikap seseorang, bisa tercermin dari apa yang diunggahnya di media sosial. Seorang juru bicara pemerintah AS yang enggan disebut namanya, juga berkata bahwa kebijakan ini dilakukan untuk "mengidentifikasi potensi ancaman."
Para pengkritik kebijakan baru itu memprediksi pencantuman akun media sosial akan mempersulit komunitas Arab dan Muslim untuk masuk AS, atau setidaknya akan terkena pengawasan ketat.

TeknologiMedia SosialWisatawanAmerika Serikat

500

Baca Lainnya