Telegram Siap Buka Saluran Komunikasi Langsung dengan Pemerintah RI

CEO Telegram Pavel Durov di kantor Kominfo. (Foto: Kemkominfo)

Telegram akhirnya menemukan titik terang terkait pemblokiran layanan web-nya oleh pemerintah Indonesia sejak 14 Juli lalu. Untuk membahas ini, CEO sekaligus pendiri Telegram, Pavel Durov, datang ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, di kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (1/8). Agar blokir Telegram dibuka kembali di Indonesia, maka platform aplikasi pesan tersebut harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Kemkominfo. Salah satunya adalah menyediakan saluran komunikasi langsung antara pemerintah Indonesia dengan pihak Telegram. Mendengar permintaan pemerintah, Durov mengaku siap mengikutinya. "Kami punya channel komunikasi yang memungkinkan pemerintah untuk melapor kepada kami secara langsung. Yang kami ubah adalah mempercepat proses pelaporan, kami akan mempersiapkan moderator," jelas Durov, dalam jumpa pers di kantor Kemkominfo pasca bertemu Rudiantara. Pemerintah sendiri melalui Dirjen Aptika Semuel A. Pangerapan, mengatakan pemblokiran tersebut bisa dibuka kembali pekan ini apabila semua permintaan sudah dipenuhi oleh pihak Telegram. "Peraturan dari kami, jika semua sesuai dengan rencana maka pekan ini bisa (dibuka kembali layanannya). Tunggu hari baiknya," ujar Semuel, saat ditemui di tempat yang sama.

CEO Telegram Pavel Durov bertemu Kominfo. (Foto: Kemkominfo)

Kemkominfo telah meminta Telegram untuk menetapkan SOP (Standard Operating Procedure) yang sama dengan platform lain di Indonesia. Saat ini, layanan web Telegram memang masih diblokir di Indonesia sejak 14 Juli 2017 lalu akibat konten negatif di dalamnya, terutama terorisme. Dari laporan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kemkominfo, total ada 17 aksi teror di Tanah Air yang menggunakan Telegram sebagai saluran komunikasi para teroris.