Sri Mulyani Ajak Wajib Pajak di Medan Ikut Tax Amnesty Jilid II

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus melakukan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya dengan menyasar para wajib pajak (WP) prominen di Kota Medan.

Lewat pertemuan tersebut, Sri mengungkap bahwa Medan merupakan salah satu kota besar dengan potensi perpajakan yang tinggi. Secara terbuka ia mengajak para wajib pajak untuk mengikuti UU HPP demi mewujudkan sistem perpajakan yang adil, sehat, dan efektif.

“Saya mengajak para WP untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),” ujarnya lewat unggahan Instagram pribadi, dikutip pada Selasa (8/2).

Sri juga menegaskan bahwa pajak sebagai instrumen penting dan sumber utama untuk mendorong perekonomian serta menjaga keuangan negara yang kuat. Selain itu, UU HPP diyakini dapat mempermudah WP untuk menunaikan kewajibannya.

Untuk para WP, ia menyarankan untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP dan ketahanan perekonomian Indonesia.

Total keseluruhan WP yang mengikuti PPS per 4 Februari 2022 tercatat sebanyak 10.227 WP. Sementara jumlah harta yang diungkap telah mencapai hampir Rp 10 T dengan kontribusi lebih dari Rp 1 T terhadap penerimaan negara.

“Jika tingkat kepatuhan pajak meningkat terus, saya optimis Indonesia dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Ayo, ajak-ajak bayar pajak!” ujarnya.

Melihat pemulihan ekonomi di Sumut yang membaik juga menyakinkan dirinya dapat memperbaiki sistem pajak sehingga pembangunan ekonomi dapat merata ke seluruh daerah di Indonesia.