Good Governance dan Prinsip di Dalamnya

Urusan pemerintahan merupakan upaya menjalankan fungsi dan tugas negara sesuai amanah rakyat. Integritas sebuah pemerintahan salah satunya dinilai melalui perwujudan good governance.

Ilustrasi: Good Governance. Foto Pixabay

Pengertian Good Governance

Mengutip laman bulelengkab.go.id, good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip demokrasi.

Good governance adalah konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan bersama dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama pula.

Pemerintahan yang baik merupakan sebuah indikator pencapaian pemerintah, warga negara, dan sektor swasta atas penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Prinsip-prinsip Good Governance

Merujuk situs bulelengkab.go.id, untuk memahami konsep good governance secara menyeluruh, seorang warga negara perlu memahami prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

Sebagai negara penganut sistem demokrasi, partisipasi rakyat memiliki peranan yang strategis. Dalam konsep good governance, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan suara dan pendapat secara bebas dalam hal pengambilan keputusan.

Dengan adanya partisipasi penuh dari masyarakat, setiap kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan aspirasinya tersalurkan dengan optimal, pemerintah menyediakan berbagai sarana penyaluran. Misalnya, pertemuan umum, penyampaian pendapat secara tertulis, dan sebagainya.

Penegakan hukum dalam perumusan kebijakan publik menjadi hal-hal penting. Perwujudan good governance harus diimbangi dengan komitmen dalam menegakkan supremasi hukum.

Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang bulu. Terlebih yang menyangkut hak asasi manusia.

Pemerintahan yang baik tidak hanya melibatkan masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan. Tindakan dan kebijakan pemerintah juga perlu diimplementasikan secara transparan.

Prinsip transparansi dalam konsep good governance merupakan bentuk timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat, apakah kebijakan yang berlaku sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini secara tidak langsung dapat membangun integritas pemerintah.

Salah satu bentuk transparansi, yaitu dengan memberikan kemudahan akses informasi yang akurat bagi masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang tepat dan akurat, wawasan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkat.

Untuk mencapai kata mufakat diperlukan proses musyawarah melalui konsensus. Melalui suatu kesepakatan, keputusan yang diambil mendapat persetujuan dan mengikat seluruh pihak.

Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pula aspirasi yang bisa ditampung dan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan.

Dalam konsep good governance, seluruh masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan. Prinsip kesetaraan diharapkan mampu menambah integritas pemerintah dan kepercayaan masyarakat.

Kedua prinsip ini perlu diterapkan dalam konsep pemerintahan yang baik. Penyusunan kebijakan serta perencanaan-perencanaan di dalamnya harus mencakup kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, proses implementasi suatu perencanaan dapt menjadi efektif dan efisien.

Perkembangan zaman dan kebutuhan yang terus berubah menjadikan pemerintah harus tanggap dan mampu memberikan strategi-strategi.

Di samping itu, perlu adanya pemahaman kesejarahan dan sosial-budaya yang dapat menjadi visi strategis di masa mendatang.

(ANM)