Pencarian populer
PUBLISHER STORY
21 April 2019 14:52 WIB
0
0

Pebisnis pelayaran minta presiden terpilih hapus PPh dan PPN pelayaran

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha pelayaran berharap pemerintah selanjutnya terus memberi perhatian pada sektor maritim. Salah satunya meningkatkan daya saing pelayaran nasional.

Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan kurangnya daya saing pelayaran nasional, yakni biaya investasi yang tinggi bila dibandingkan dengan pelayaran internasional dan kebijakan fiskal alias perpajakan. Menurutnya pelayaran internasional tidak dikenakan pajak pendapatan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Kita menginginkan perlakuan yang setara sebagaimana pelayaran internasional oleh negaranya masing-masing," jelas Carmelita akhir pekan lalu.

Selain itu, para pengusaha sektor maritim juga mengharapkan terselenggaranya penegak hukum di laut sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 yaitu sea and coast guard yang berwenang sebagai satu agen dengan multi-tugas.

Menurutnya pelayaran nasional adalah lokomotif logistik dan moda transportasi masal yang efisien untuk komoditas. Sehingga pemerintah perlu memberi perhatian agar tidak merusak mata rantai logistik.

Sebab apabila pelayaran lesu maka 18 bisnis lainnya juga akan terdampak seperti logistik, galangan kapal, asuransi, dan pendidikan sumber daya maritim (SDM).

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.31