Kemenkes RI Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Kesehatan di Bali

Bali, Kabarpas. com- Untuk mensukseskan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Badung, Bali. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaksanakan sosialisasi dan wawancara mendalam terkait kesiapan Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan program PIS-PK dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung (17/10/ 2019).

Acara dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dr. I Wayan Darta dan Dr. Gurendro Putro, SKM. MKes selaku Ketua Tim Penelitian.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Adi Arnawa menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung mendukung penuh program PIS-PK, dan memfasilitasi penerapan SPM bidang kesehatan agar berjalan optimal.

“Saya harapkan 12 indikator SPM dilaksanakan dengan baik oleh perangkat daerah pendukung yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Puskesmas Mengwi 1 untuk rawat inap dan Puskesmas Kuta Utara untuk non rawat inap. Kedepan program ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sehingga dapat dilakukan perbaikan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Dr. Gurendro Putro SKM, MKes selaku Ketua tim penelitian mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan melaksanakan evaluasi desentralisasi kesehatan dalam mendukung PIS-PK dan pencapaian SPM.

Dikatakan ada 3 komponen yang akan didalami saat wawancara yakni kewenangan, PIS-PK dan SPM.

“Perangkat daerah terkait agar memberikan penjelasan yang jelas dan objektif terkait pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat,” harapnya.

Selain di Provinsi Bali, pengumpulan data kegiatan Riset Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Kesehatan juga dilaksanakan di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua. (wan/kis).