Akademisi Unud: Pemerintah Belum Serius Tanggapi Teguran UNESCO Soal Subak Bali

Subak Bali Foto: Dunia Edukasi

DENPASAR - Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Ir I Wayan Windia menyebut, UNESCO telah memberikan teguran sebanyak dua kali terhadap Subak di Bali. Namun sampai saat ini belum terlihat keseriusan untuk menjaga subak yang sudah berstatus Warisan Budaya Dunia (WBD)

"Janjinya seperti membentuk Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia belum terwujud," ungkapnya saat diwawancarai, Selasa (31/08/21).

Peringatan pertama, sesungguhnya telah diberikan setelah evaluasi pertama pada tahun 2013 silam. UNESCO, merilis daftar warisan dunia yang belum melaksakanan pengelolaan sesuai janji, salah satunya Subak Bali.

"Evaluasi pertama dilakukan pada tahun 2013, sementara teguran ke dua dilakukan setelah evaluasi lagi di tahun 2015," jelasnya.

Prof Windia menerangkan, masih banyak hal yang menunjukkan ketidak seriusan pemerintah dalam pengelolaan subak. "Banyak, diantaranya menekankan alih fungsi sawah sudah mengkhawatirkan, subak-subak juga belum sejahtera," imbuhnya.

Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia untuk Subak Bali

Seperti di Subak Jatiluwih, Tabanan, akademisi Unud itu telah berulang kali berusaha meminta Pemkab Tabanan untuk membentuk Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia. "Tapi sampai sekarang tidak dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan," ungkapnya.

Justru, yang dibentuk malahan Badan Pengelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih. "Malah di Jatiluwih sempat dibuat helipad, karena kita ributkan akhirnya menjadi patung Dewi Sri," ungkapnya.

"Mungkin pemerintah daerah visinya lain dan lebih menginginkan Badan Pengelola Daerah Tujuan Wisata daripada Badan Pengelola Warisan Dunia," ujarnya.

Atas perlakuan itu, Prof Windia sempat mengusulkan pencabutan status warisan dunia oleh UNESCO terhadap Subak Bali. "Dari pada kita tidak jelas. Itu dari saya, tapi ada juga LSM yang terus meyakinkan sehingga pemerintah mulai sadar akan pentingnya peringatan UNESCO ini," tambahnya.

Ia pun berharap, setelah dua kali teguran yang menjadi lampu kuning itu pemerintah mulai sadar dan peduli terhadap subak yang sudah diperjuangkan selama 12 tahun sebelumnya untuk menjadi warisan budaya dunia itu.

"Ini masalah wajah bangsa, kalau sampai lampu merah lalu ditarik pengakuannya atau dianggap kawasan berbahaya, ya akan memalukan kita semua," ucapnya. (Kanalbali/WIB)