Anggaran Pendidikan Capai Rp490 Triliun, 63 % Dikelola Daerah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuka International Symposium on Open, Distance and E-Learning (ISODEL) tahun 2018,di Kuta, Badung, Bali, Senin (3/12)- KAD

DENPASAR, kanalbali.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, Pemerintah Daerah harus sangat seris mengelola bidang pendidikan sebagia bentuk investasi Sumber Daya Manusia.

"Komitmen pemerinta Jokowi sangat jelas . Untuk anggaran pendidikan 20 persen, itu totalnya sekarang sekitar Rp 490 triliun. Tetapi 63 persen untuk di daerah. Kemendikbud, hanya mengelolah 27 persen yaitu Rp 35 triliun," ujarnya saat membuka secara resmi International Symposium on Open, Distance and E-Learning (ISODEL) tahun 2018 di Kuta, Senin (3/12).

"Tidak ada pilihan lain, daerah harus betul-betul mulai bangkit. Menyadari betul, bahwa SDM sekarang menjadi kunci dan tanggung jawab pemerintah daerah. Terutama masyarakat juga sangat menentukan. Anggaran sekarang sudah didistribusikan di daerah," tegasnya.

BACA JUGA : Koster Minta Kaji Kemungkinan Kembangkan Hunian Vertikal di Bali

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk tahun 2019 akan beralih dari pembanguan Infrastruktur ke Sumber Daya Manusia (SDM)."Terutama untuk menyiapkan SDM yang handal dan kompatibel dengan infrastruktur yang sudah ada. Dan itu tentu saja bergeser tanggungjawab dari kementerian-kementerian yang selama ini mengurusi infrastuktur sekarang bergeser kepada kementrian-kementrian yang mengurusi SDM. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," ucapnya.

Muhadjir juga menjelaskan, untuk Kemendikbud saat ini sudah terdensentralisasi sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2104. "Urusan pemerintahan di sektor pendidikan itu namanya Konkuren, yang artinya kewenangannya terbagi antara pusat dan daerah. Karena itu, tentu saja berhasil dan tidaknya tugas dari Kemendikbud dalam merespon kebijakan Presiden (Jokowi) dalam mengalihkan ke arah pembangunan SDM itu akan tergantung kerjasama, dan inisiatif baik dari pihak pemerintah," imbuhnya.

"Salah satu alat untuk membangun interkoneksi di dalam merealisasi program-program pendidikan adalah information communication technology.  Ini salah satunya, adalah jembatan untuk merealisasikan hal itu. Jadi kita akan terus intensifkan penerapan teknologi informasi untuk pendidikan," tambah Muhadjir.

Sementara untuk kesiapan guru dalam menghadapi program Isodel memang harus dilakukan perubahan secara masif dan tentunya perlu kerja keras.

"Kita itu punya guru jumlahnya 30.17.000(Tiga Juta Tujuh Belas Ribu di Indonesia). Jadi memang untuk  melakukan perubahan ini secara masif itu perlu kerja keras. Tidak ada pilihan lain bagi guru harus terus responsif dan terus belajar. Terutama, untuk mengadopsi teknologi informasi pembelajaran yang sekarang kita gulirkan," ungkapnya.

Dalam penerapan teknologi, menurut Muhadjir tergantung kepada aktivitas dan respon para guru. Tanpa inisiatif dari para guru tidak mungkin melakukan penerapan teknologi.

"Karena itu tadi banyak sekali vendor yang menawarkan berbagai macam fasilitas, termasuk fortal. Saya berharap, guru-guru menyadari bahwa sekarang zaman sudah sangat berubah dan tentu sangat cepat. Apa yang dipelajari waktu kuliah sudah tidak ada gunanya lagi sekarang. Dia (Guru) harus belajar lagi, kalau tidak bisa digilas oleh peserta didiknya. Karena perserta didiknya jauh lebih cepat merespon," jelasnya. (kanalbali/KAD)