Bali Tambah Rp 85 Miliar untuk Cadangan Penanganan Corona

Penyediaan APD untuk memenuhi kebutuhan petugas medis juga menjaid perhatian Pemprov Bali - IST

Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan cadangan anggaran sebanyak Rp 85 miliar untuk penanganan COVID-19. Cadangan anggaran itu akan digunakan ketika anggaran belanja tak terduga APBD Bali tahun 2020 sebanyak 15 miliar habis digunakan.

"Pemakaiannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan," kata Sekda Bali, Dewa Made Indra, Sabtu (4/4). Indra menjelaskan, angka Rp 85 miliar itu merupakan hasil dari efisiensi anggaran dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Bali, termasuk juga DPRD Provinsi.

"Jadi mohon tidak melihat setengah-setengah, seolah-olah hanya anggaran DPRD yang dikurangi, tidak. Ini anggaran APBD semua organisasi perangkat Daerah," terang Indra.

Indra yang juga menjadi ketua anggara Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengaku sudah tahu secara detail program-progam apa saja yang bisa diambil pada tahap pertama untuk difokuskan pada penanganan COVID-19 di Bali.

"Kalau skema tahap pertama ini habis, ada skema yang kedua, kan sekarang PKB juga telah ditiadakan, itu berarti dananya bisa masuk kesini. Kemudian UN juga sudah tidak ada lagi, berarti dananya bisa masuk kesini. Intinya masalah anggaran tidak ada kekhawatiran apa pun," jelasnya.

Kasatgas Covid-19 Bali, Dewa Made Indra - IST

Jika nanti anggaran yang telah ia siapkan tak terpakai dalam penanganan COVID-19, ia mengaku akan langsung mengembalikan ke post anggaran seperti yang sebelumnya.

Sementara itu, melalui Dinas Sosial, Pemprov Bali terus melakukan upaya perlindungan bagi kelompok rentan yang kehilangan pekerjaan akibat wabah virus corona. Salah satunya dengan cara menyalurkan bantuan.

"Tadi dinas sosial Provinsi Bali melaporkan telah memberikan bantuan kepada tukang pijat tuna netra, karena saat ini mereka kehilangan pekerjaannya akibat wabah virus corona," kata Sekda.

Indra menuturkan, bantuan yang diberikan kelompok-kelompok rentan itu tidak hanya bersifat satu kali pemberian saja, melainkan akan terus berjalan hingga wabah COVID-19 ini berakhir. Selain memberikan bantuan berupa pemberian sembako, skema bantuan lain yang juga menyasar kelompok rentan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang sampai saat ini sudah diperpanjang.

"Sudah diberikan bantuan, nilainya bahkan ditambah, jangka waktunya diperpanjang 9 bulan. Ini sudah dilakukan dengan baik melalui dinas Sosial Provinsi bali," terang Indra.

Program bantuan lain yang juga terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali kata Indra, adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Sudah didata oleh Dinas Sosial Provinsi Bali dan sudah ditransfer uangnya secara langsung kepada kelompok yang bersangkutan," jelasnya. (ACH)