Cagub Bali Jangan Alergi pada Program Mangku Pastika

rGubenur Bali Made Mangku Pastika (kanalbali/Humas)

DENPASAR, kanalbali.com – Para Calon Gubernur Bali diharapkan tidak alergi pada program Bali Mandara yang diusung oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika selama 10 tahun terakhir.

“Jalurnya sudah benar tinggal memantapkan saja,” kata pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional Nyoman Subanda, Sabtu, 10 Februari 2018. “ Kekurangannyalah yang harus disempurnakan oleh pemimpin Bali berikutnya,” tegasnya.

Dia juga berharap, mereka tidak terjebak pada isu-isu aktual seperti tuntutan untuk menolak reklamasi teluk benoa yang dinilainya bisa menjadi jebakan politik. Sebab, dalam posisi sebagai Gubernur nanti, siapapun orangnya tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya. “Urusan itu sudah jadi urusan pusat . Paling-paling hanya bisa mengusulkan saja,” kata.

Di sisi lain, menurutnya, banyak masalah lain yang juga penting untuk disikapi dan dicarikan jalan keluarnya. Seperti masalah kesenjangan ekonomi antar kabupaten di Bali, ketergantungan ekonomi pada pariwisata, alih fungsi lahan pertanian dan kualitas Sumber Daya Manusia yang harus bersaing di era global.

Sebelumnya diberitakan di sejumlah media, Wayan Koster menyatakan, urusan menolak reklamasi hanyalah masalah kecil jika dia terpilih menjadi Gubernur Bali. Dia memberi isyarat, bahwa mega proyek itu bisa dibatalkan bila semua pihak mau kembali ke prinsip filosofi Bali yang tak boleh merusak alam. Menurutnya, masyarakat Bali tak boleh terpecah oleh masalah ini.

Pihak Rai Mantra juga melontarkan isu penolakan reklamasi sebagai agenda politiknya . Ia bahkan sempat hadir dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Namun langkah ini mengundang kontroversi dari berbagai kalangan.

Proyek Reklamasi Teluk Benoa sendiri adalah proyek yang digagas sejak tahun 2013 . Proyek ini hendak mereklamasi teluk benoa sehingga terbentuk daratan seluas 700 ha. Adapun usulan ini diajukan oleh PT TWBI milik konglomerat Tommy Winata. Sampai saat ini, proyek tidak bisa dijalankan karenanya kuatnya penentangan oleh aktivis lingkungan dan sejumlah desa adat di Bali. (kanalbali/RFH)