Greenpeace Desak Pemprov Bali Subsidi Pengguna PLTSA

Konten Media Partner
9 Oktober 2019 16:14 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Seminar Peta Jalan PLTSA di Bali , Rabu (09/10) - kanalbali/KR13
zoom-in-whitePerbesar
Seminar Peta Jalan PLTSA di Bali , Rabu (09/10) - kanalbali/KR13
ADVERTISEMENT
DENPASAR, Kanalbali - Sebagai bentuk komitmen mendorong energi terbarukan, pemerintah Provinsi Bali mestinya memberikan subsidi dan insentif penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTSA).
ADVERTISEMENT
"Jadi tidak cukup dengan wacana dan janji-janji belaka," Tata Murtasya Juru kampanye iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, saat ditemui di sela diskusi Peta Jalan PLTS Atap: Menuju Bali Mandiri Energi di Denpasar, Bali, Rabu (9/10).
Menurutnya, beberapa daerah lain di Indonesia banyak sekali yang disubsidi oleh pemerintah provinsi ataupun Kabupaten/kota dalam hal pembuatannya. "Tapi setelah berdiri kemudian insentif itu dicabut ," jelasnya.
Menanggapi itu, Kepala Seksi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan Disnaker ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan membenarkan bahwa reward atau insentif bagi masyarakat pengguna PLTSA benar adanya. Namun pemberian insentif tersebut masih menunggu rancangan peraturan Gubernur yang sampai saat ini masih ada di Kemendagri.
"Sementara rancangan pergubnya sedang dalam proses di Kemendagri. Pada penyusunan pergub itu juga ada tim alhi yang sedang mengkaji seperti apa bentuk insentif yang akan diberikan kepada masyarakat yang menggunakan PLTSA, yang pasti ide yang muncul sekarang seperti pemberian sertifikat skala internasional," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Pemberian insentif berupa sertifikat berskala nasional bukan satu-satunya insentif yang akan diberikan, menurutnya tim ahli dalam tataran kebijakan mengenai PLTSA terus melakukan kajian sembari menunggu pergub yang saat ini masih ada di Kemendagri.
Sementara itu Guru Besar Fakultas Teknik Unud Giri Antari menyebut , dalam mewujudkan PLTS atap ini, memang dibutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, baik dari segi kebijakan, bidang ekonomi dan juga dari PLN sebagai pemegang kuasa untuk bisnis listrik di Indonesia. (kanalbali/KR13)