Kisah Laura yang Jadi Golput Gara-gara Tak Terdaftar di DPT Online

Konten Media Partner
10 April 2019 15:57 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Laura Martini menunjukkan print out bahwa ia tak terdaftar di DPT, Rabu (10/4) - kanalbali/LSU
zoom-in-whitePerbesar
Laura Martini menunjukkan print out bahwa ia tak terdaftar di DPT, Rabu (10/4) - kanalbali/LSU
ADVERTISEMENT
DENPASAR, kanalbali.com - Laura Marini perempuan asal Jakarta Selatan yang bekerja di daerah Tuban, Bali, terpaksa harus menjadi Golput pada pemilu 17 Aril 2019 nanti.
ADVERTISEMENT
"Ini pertama menjadi pemilih di Bali. Sangat disayangkan, saat mengurus surat pemilihan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu saja ada yang kurang," ujarnya, Rabu (10/4).
Sudah 2 kali datang untuk mengurus surat-surat ini, kata Laura menceritakan. Pertama syarat yang harus dibawa hanya KTP dan Kartu Keluarga, kemudian diminta membawa surat keterangan kerja, setelah itu ternyata namanya tidak terdaftar di DPT online. "Anda belum terdaftar atau kombinasi Nik dan nama salah", tandas Laura membaca print out DPT online miliknya, di KPU Kota Denpasar.
Ketika Laura datang ke KPU Kota Denpasar, ia mengatakan pihak KPU tidak dapat memberikan banyak bantuan, kecuali solusinya Laura harus kembali ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) asalnya. "Ya kali saya harus pulang untuk memilih, maaf maaf nih, saya terpaksa golput", ungkap Laura dengan nada sedih.
ADVERTISEMENT
Dengan kejadian ini, Laura mengatakan sebaiknya persyaratan untuk ikut pemilu utamanya pendatang yang tidak memilih di daerah asalnya, dirasa cukup hanya dengan membawa KTP dan KK, atau dengan surat keterangan kerja.
Terlebih, Laura mengatakan KPU kurang cepat dalam penyebaran infomasi. Sehingga Laura mengakses informasi dari teman-temannya saja.
Ketua KPU Denpasar, Wayan Arsajaya membantah bila disebut prosesnya terlalu ruwet. "Proses pengurusan ini sudah berlangsung sejak lama, sejak DPT ditetapkan pada bulan Desember lalu", jelasnya.
Lantas kenapa dibiarkan menumpuk hingga hari terakhir dan baru ngurus saat pemilu sudah ada di H-7. "Semua akan jadi koreksi dan pembelajaran bersama, lagi pula aturan-aturan termasuk administrasi yang perlu lebih diperhatikan", ujarnya. (kanalbali/LSU)