News
·
22 Februari 2021 17:07

Mengacu PP Jokowi, Koster Sebut Investasi Pengembangan Arak Sekarang Terbuka

Konten ini diproduksi oleh Kanal Bali
Mengacu PP Jokowi, Koster Sebut Investasi Pengembangan Arak Sekarang Terbuka (27135)
Gubernur Bali Wayan Koster - IST
DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (22/2/2021), mengungkapkan, investasi untuk pengembangan produksi arak Bali dan sejumlah minuman fermentasi dan destilasi khas Bali bisa diproduksi secara terbuka alias legal.
ADVERTISEMENT
Hal itu setelah Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No.11 2020 tentang Cipta Kerja.
Koster menuturkan, Perpres yang melindungi produksi Arak Bali bisa dilakukan secara terbuka adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. "Perpres itu memperkuat keberadaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali," ujarnya.
Ia menyatakan, pertauran baru Industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt sebagai bidang usaha terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali merupakan respon atas upaya Gubernur Bali. Yakni, melalui Surat Gubernur Bali Nomor : 530/2520/Ind/Disdagperin, tertanggal 24 April 2019, perihal permohonan fasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres Nomor 39 Tahun 2014.
ADVERTISEMENT
Kedepannya, Koster akan mengambil kebijakan dalam pengembangan usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerakyatan di sentra-sentra perajin arak. Strategi itu, untuk meningkatkan nilai perekonomian rakyat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Untuk menjaga proses fermentasi dan/atau destilasi khas Bali yang sudah dilakukan secara tradisional dan turun-temurun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap minuman tradisional Bali, maka praktek-praktek proses produksi yang tidak sesuai dengan proses secara tradisional akan dilarang," tuturnya.
"Saya atas nama Pemerintah dan Krama Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo yang telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut," tuturnya. (Kanalbali/ACH)
ADVERTISEMENT