news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Moeldoko : 334 Konflik Agraria Dilaporkan ke Istana, KSP Siap Bantu Kabupaten

Konten Media Partner
30 Agustus 2018 13:29 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
MOELDOKO saat berbicara di forum Apkasi di Denpasar (IST)
ADVERTISEMENT
DENPASAR, kanalbali.com - Sampai saat ini sudah 334 kasus konflik agraria dilaporkan ke Kantor Staf Presiden (KSP)
“Penyelesaiannya adalah bagian integral dalam nawacita Presiden Jokowi. KSP mendorong Intruksi Presiden (Inpres) terkait penyelesaian konflik agraria dan lahan sengketa,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr Meoldoko di hadapan seluruh Ketua DPRD se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Hotel Harris Bali, Kamis, Agustus 2018.
Moeldoko menjelaskan empat hal penting dalam konflik agraria. Pertama, belum diselesaiakannya konflik agraria masa lalu ditambah konflik baru.
Kedua, sektoralisme implementasi dari perundang-undangan, dan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria di bidang pertanahan, kehutanan, pesisir kelautan, pertambangan dan perkebunan.
Ketiga, terdapat kasus-kasus mal administrasi dalama pemberian ijin atau hak sehingga terjadi tumpang tindih penguasaan. Terakhir, adanya praktik-praktik pendekatan keamanan yang tidak menjawab akar masalah
ADVERTISEMENT
“KSP telah membentuk Tim Percepatan Penanganan Penyelesaian Konflik Agraria karena tingginya pelaporan konflik agraria ke istana,” jelasnya.
Kepala Staf Kepresidenan menguraikan beberapa capaian yang diperoleh Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Staf Kepresidenan No 9 Tahun 2017 .
Diantaranya , kata dia, membantu penyelesaian konflik Pulau Pari Jakarta, penggusuran Pedagang di Puncak Bogor, konflik kehutanan di Kalimantan Timur, dan konflik eks HGU di Desa Mangkit, Minahasa Tenggara, Sulut.
“Program reforma agraria ada 3 sasaran yaitu sertifikasi, redibutrasi aset, dan perhutanan sosial,” kata Moeldoko.
Dikatakan, di tahun ini, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat untuk dibagikan ke masyarakat. Berkaitan dengan redistribusi tanah atau asset, HGU yang tidak produktif yang jumlahnya kurang lebih 500 ribu hektar akan dibagikan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
Sementara berkaitan dengan perhutanan sosial, di mana masyarakat sekitar hutan diberikan hak kelola selama 35 tahun. “Ada slogan di masyarakat, ingat sertifikat, ingat Jokowi,” kata Moeldoko.
Ketua ADKASI Lukman Hakim mengatakan, ADKASI menegaskan rekomendasi dukungan kepada Presiden Jokowi untuk dikeluarkannya Inpres yang memberikan mandat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pembentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria.
“Komisi tersebut memiliki tugas khusus dan wewenang untuk menyelesaikan konflik agraria akibat dari salah kebijakan di masa lalu, tanpa tebang pilih, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam penegakan hukum agraria,” katanya.
"Semua hal terkait konflik lahan hampir di setiap daerah mengadu kepada ADKASI, oleh karena itu ADKASI sedang mencoba menyelesaikan dan tolong bantuannya agar pihak istana bisa bersinergi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia," tambah Rike Diah Pitaloka selaku Dewan Pakar ADKASI. (Kanalbali/RLS)
ADVERTISEMENT
Q