Money Changer di Bali Waspadai Transaksi Gunakan Wechat

Seiring peningkatan turis Cina penggunaan WeChat pun meningkat. Tampak saat mereka menghadiri Festival Balingkang awal bulan Februari 2019 - dok.kanalbali

DENPASAR, kanalbali.com - Pemprov Bali telah memberangus money changer liar dan menutup toko-toko nakal di wilayah Benoa yang terafiliasi dengan travel agent dari Tiongkok.

"Kami memberikan dukungan karena keberadaan mereka merugikan industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di Bali serta usaha money changer," kata Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Bali, Ayu Astuti Dharma, Rabu (20/2).

Travel agen Cina yang bermain curang dalam praktik penukaran valuta asing (valas) di Bali dan maraknya pembayaran dengan menggunakan Wechat (aplikasi e-wallet di smartphone) dengan menggunakan barcode yang sangat merugikan usaha jasa penukaran uang resmi.

Ayu menambahkan penggunaan WeChat Pay dalam bertransaksi ini ilegal. Pasalnya mereka tidak menggandeng perusahaan domestik dalam memproses transaksinya.

Ayu Astuti Dharma (kanalbali/IST)

Ada dua praktik ilegal yang digunakan dalam transaksi ini. Pertama, menggunakan mekanisme transfer antar akun WeChat Pay. Jadi uangnya tidak masuk ke Indonesia, tetapi tetap berada di sistem keuangan China dan menggunakan yuan .

"Cara lainnya, para pemilik merchant nakal asal China tersebut membawa mesin electronic data capture (EDC) langsung dari China dan bertransaksi di sana. Cara ini pun merugikan Indonesia karena dananya tak masuk Indonesia," jelasnya.

Ayu juga menjelaskan Keelokan pulau Dewata memang melekat kuat di benak warga dunia dan menjadi top mind sebagai destinasi favorit di Indonesia, bahkan bagi wisatawan Tiongkok, Bali menjadi keharusan bila mereka melancong ke Indonesia. Kondisi tersebut dimanfaatkan sekelompok orang untuk keuntungan pribadi. pungkasnya

" Bali adalah gate yang dilewati 40% wisatawan mancanegara Pariwisata sebagai core economy Indonesia, dan sumbangan Bali ke devisa saat ini masih Rp 70 T setahun tidak hanya itu sector pariwisata juga menjadi tumpuan perekonomian masyarakat pulau dewata" tegas Ayu. (kanalbali/KR12)