Pemilu 2019 Terlalu Rumit, PDIP Minta Perubahan

Politisi PDIP Arif Wibowo (kanalbali/KR13)

DENPASAR, kanalbali - Kongres Ke-V PDI-Perjuangan menghasilkan rekomendasi tentang pemisahan sistem pemilihan umum presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Usulan itu untuk mengkoreksi pelaksanaan Pemilu yang terlalu rumit seperti yang terjadi pada 2019.

Anggota komisi II DPR-RI Arif Wibowo, menyampaikan bahwa dasar pertimbangan dari rekomendasi pemisahan sistem pemilu dalam tata kelola demokrasi di Indonesia adalah dengan berangkat dari pengalaman terhadap pemilu tahun ini.

"Bagi partai politik, pelaksanaan pemilu serentak ini berat. dari banyak aspek sangat berat," ucapnya, Jum'at (9/8) saat ditemui awak media di arena kongres Ke-V PDI-Perjuangan.

Arif kemudian mencontohkan bahwa dari semua aspek partai politik sangat berat. mulai dari pembiayaan, perorganisasian serta pencegahan konflik internal partai itu sendiri. "Sangat berat, bagi penyelenggara (KPU) juga berat," tegasnya.

Lebih lanjut pria kelahiran Madiun tersebut menjelaskan tentang asas pemilihan umum yang harus dikedepankan dalam sistem demokrasi di Indonesia. "Asas pemilu itu harus memudahkan pemilih, asas pemilu itu harus murah biaya dan sebagainya," ucapnya.

Untuk itu, Hasil Sidang komisi II dalam kongres Ke-V PDI-Perjuangan memberi rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan tahapan-tahapan tapi masih dalam satu tahun yang sama.

"Tahap pertama pemilihan presiden dan DPD, tiga bulan berikutnya pemilihan DPR dan DPRD Kabupaten dan kota, kemudian tahapan terakhir memilih kepala daerah secara serentak." Imbuhnya.

Ketika ditanya apakah hal tersebut akan menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi, Arif berujar semoga Mahkamah Konstitusi mau merujuk dengan perkembangan dan realitas yang ada. (kanalbali/KR13)