Pengangkatan Guru Agama Hindu Jadi PNS Masih Jauh dari Kebutuhan

AGUNG Putri Astrid (2 dari kiri) bersama jajaran Civitas Akademika Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar (Dok)

DENPASAR, kanalbali.com – Pengangkatan guru agama Hindu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahunnya masih jauh dari kebutuhan. Akibatnya, pemerintah daerah harus menyediakan tambahan dengan status guru honorer.

Masalah itu mencuat dalam diskusi penyerapan aspirasi anggota Komisi VIII DPR RI Agung Putri Astrid dengan jajaran Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Kamis, 21 Juni 2018. “Dari sisi kami, hal itu membuat minat calon mahasiswa pada Program Pendidikan agama Hindu sangat minim,” kata Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan Dr I Wayan Muka, ST, M.T.

Persoalan ini sebenarnya sudah diperjuangkan dari tahun ke tahun namun belum ada jalan keluarnya. Padahal peran guru agama sangat penting dalam memberikan pemahaman keagamaan melalui jalur sekolah. “Kami berharap dengan posisi di Komisi VIII masalah ini bisa terpecahkan,” ujarnya.

Selain masalah itu, pihak UNHI juga menyampaikan adanya kendala dalam pengembangan program studi Ayurweda yang merupakan program unggulan. Program ini berusaha mengembangkan model pengobatan tradisional berbasis usada Bali sebagai kearifan lokal daerah ini.

“Namun Kementerian Kesehatan belum mau memberikan pengakuan sebelum kami pindah naungan ke Kementerian Riset dan Dikti,” kata Rektor UNHI Prof.Dr.drh. I Made Damriyasa, MS. Selama ini , Prodi tersebut dikembangkan dengan dukungan Kementerian Agama.

Terhadap berbagai masalah tersebut, Gung Tri menyebut akan mengkoordinasikannnya dengan Dirjen Bimas Hindu di Kementerian agama untuk melihat sejauhmana upaya yang dilakukan dan apa hambatannya. “Ini pertama kalinya ada wakil Bali di Komisi VIII dimana Menteri Agama merupakan partner kerja kami,” ujarnya. (kanalbali/RLS)