Praktik Eksploitasi Tenaga Kerja di Sektor Perikanan Dibahas di Nusa Dua, Bali

Konten Media Partner
22 Juni 2022 17:51
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
 Pertemuan Annual Southeast Asia Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF- SCF) digelar di Nusa Dua, Bali - IST
zoom-in-whitePerbesar
Pertemuan Annual Southeast Asia Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF- SCF) digelar di Nusa Dua, Bali - IST
ADVERTISEMENT
NUSA DUA, kanalbali.com - Sebuah pertemuan bertajuk Annual Southeast Asia Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF- SCF) digelar di Nusa Dua, Bali pada 22 sampai dengan 23 Juni 2022.
ADVERTISEMENT
Pertemuan ini akan membahas mengenai trend permintaan produk perikanan dunia serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) para pekerja kapal ikan.
"Ada satu trend pasar dunia, di mana permintaan konsumen menekankan pada proses tangkap berkelanjutan dan perlindungan HAM bagi pekerja. Standar-standard produk sesuai permintaan pasar global ini yang perlu diperhatikan negara penghasil ikan seperti Indonesia," kata Senior Advisor FHIRRST Dina Prapta Raharja dalam keterangan pers pada Rabu (22/6).
Karena itu forum ASEAF- SCF menilai penting mendudukkan semua pihak. Baik pemerintah, pelaku usaha tangkap dan perwakilan konsumen dari luar negeri khususnya ASEAN.
Kawasan ASEAN mendapat perhatian khusus karena ASEAN merupakan pemasok seperempat kebutuhan ikan dunia. Di sisi lain negara-negara pembeli seperti Jerman, Belanda atau Uni Eropa pada umumnya menetapkan standard ketat dari sisi keberlanjutan dan hak asasi pekerja.
ADVERTISEMENT
Melalui forum ASEAF-SCF diidentifikasi hambatan di masing-masing negara produsen dalam rangka mencapai standar pasar. "Tiap-tiap pihak akan berbagi cerita apa yang mereka alami untuk penuhi standar internasional, sejak pagi tadi banyak yang dilibatkan termasuk kelompok masyarakat sipil," ucap Dina.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo mengatakan praktik eksploitasi tenaga kerja dan praktik penyelundupan masih sering ditemukan dalam bisnis perikanan di tanah air. Bahkan mendekati praktik perbudakan modern. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya eksploitasi pekerja di bawah umur.
Karena itu baik perusahaan perikanan, akademisi, masyarakat sipil dan pemerintah khususnya wilayah Asia Pasifik perlu duduk bersama. Pasalnya praktik buruk bisnis perikanan memberikan multiplier efek termasuk ekonomi.
ADVERTISEMENT
"Ilegal fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi multiplier efek. Isu HAM pekerja perlu diangkat karena masih ditemukan masalah tenaga kerja di kapal, seperti perbudakan modern," ujar Basilio. (KanalBali/ROB)