News
·
23 Februari 2021 13:02

SE Kapolri Terkait UU ITE Tak Berguna bagi Jerinx

Konten ini diproduksi oleh Kanal Bali
SE Kapolri Terkait UU ITE Tak Berguna bagi Jerinx (29980)
Pengacara Jerinx, Wayan Gendo Suardana - WIB
DENPASAR - Tanggapi Surat Edaran (SE) Kapolri tentang penaganan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kuasa Hukum Jerinx, Wayan 'Gendo' Suardana mengutarakan SE itu tak berguna bagi proses hukum yang tengah dilalui drumer SID itu.
ADVERTISEMENT
Sayangnya dalam perkara Jerinx tidak berguna, karena perkara yang sedang dijalani dia tidak berada di tingkat kepolisian, sementara edaran itu berlaku di tingkat kepolisian di penyidikan dan penyelidikan," ungkapnya sesaat sebelum menyerahkan kontra memori kasasi perkara 'IDI Kacung WHO' Selasa (23/02/21).
Meski begitu, menurutnya surat edaran itu berguna bagi orang lain yang dilaporkan dengan UU ITE. Gendo menilai, dengan terbitnya SE itu menunjukan adanya semangat dekriminalisasi dari orang orang yang dilaporkan UU ITE baik jadi tersangka maupun terdakwa.
SE Kapolri Terkait UU ITE Tak Berguna bagi Jerinx (29981)
Jerinx bersama Nora Alexandra saat masih dalam persidangan di PN Denpaar - WIB
"Seharusnya semangat dekriminalisasi ini tidak hanya di tingkat kepolisian namun juga kejaksaan, sehingga kami berharap jaksa mencabut kasasinya karena harusnya di dekriminalisasi," ujarnya.
Harusnya lembaga yudikatif pun memiliki punya semangat yang sama untuk dekriminalisasi. "Karena jelas adanya orang yang melakukan kritik tapi dijerat dengan pasal karet UU ITE maka sepatutnya dibebaskan termasuk Jerinx," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Memang, sebagain besar masyarakat menganggap beberpa pasal yang terkandung dalam UU ITE merupakan pasal karet yang dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan kriminalisasi. "Terutama pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE, itu pasalnya karet, dimana tafsirannya terlalu luas," ujar Gendo.
"Sama dengan ujaran kebencian Jerinx, itu tafsirnya tidak jelas sehingga segala hal bisa ditafsirkan, setiap pernyataan keras, pernyataan yang menimbulkan tidak enak ditafsirkan sebagai kebencian, UU ini terlalu gampang menjerat orang," lanjutnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran mengenai penanganan kasus UU ITE. Ia sendiri yang mendatangani surat bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, itu.
ADVERTISEMENT
Isi surat edaran itu salah satunya meminta penyidik polisi mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.
Listyo juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE. (Kanalbali/WIB)

sosmed-whatsapp-whitesosmed-facebook-whitesosmed-twitter-whitesosmed-line-white